Jakarta, 6 November 2026 – Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ), Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (5/11/2026). Dalam persidangan tersebut, Beniharmoni dihadirkan oleh Pemohon Perkara Nomor 317/PUU-XXIV/2026 untuk memberikan pandangan hukum terkait pembatasan pengajuan permohonan praperadilan.

Dalam keterangannya, Beniharmoni menyoroti perlunya penafsiran konstitusional terhadap frasa “hal yang sama” dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP 2025. Menurutnya, ketentuan mengenai pembatasan pengajuan permohonan praperadilan satu kali untuk hal yang sama perlu disertai kejelasan mengenai ruang lingkup pemeriksaan dan makna frasa tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Beniharmoni menjelaskan bahwa praperadilan bertujuan menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, bukan menjadi sarana untuk menunda pemeriksaan perkara pidana. Oleh karena itu, penggunaannya perlu dijaga agar tidak menimbulkan ketidakpastian status hukum, khususnya bagi tersangka yang sedang menjalani penahanan dan memiliki hak untuk memperoleh kepastian mengenai proses pemeriksaan perkaranya.

“Praperadilan bertujuan menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, bukan menunda pemeriksaan perkara, sehingga penggunaannya perlu dijaga agar tidak melahirkan ketidakpastian status hukum, terlebih bagi tersangka yang sedang ditahan dan berhak mengetahui secara pasti kapan perkaranya diperiksa dan diputus,” ujar Beniharmoni dalam persidangan.

Lebih lanjut, ia berpandangan bahwa Pasal 160 ayat (3) KUHAP 2025 belum memberikan batasan yang tegas mengenai kapan suatu permohonan dapat dikategorikan sebagai pengajuan untuk hal yang sama. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran bahwa setiap bentuk upaya paksa merupakan objek praperadilan yang dapat diajukan secara terpisah, seperti penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, dan tindakan lainnya.

Menurut Beniharmoni, ketidakjelasan tersebut perlu diperhatikan karena pengajuan permohonan praperadilan secara bertahap berpotensi memperlambat proses pemeriksaan pokok perkara. Setiap permohonan baru yang diajukan dapat kembali menangguhkan pemeriksaan perkara sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk mengulur waktu penyelesaian perkara pidana.

Ia juga menekankan bahwa kepastian hukum dalam hukum acara pidana tidak hanya berkaitan dengan substansi aturan, tetapi mencakup kepastian proses, tahapan pemeriksaan, jangka waktu, serta akibat hukum dari setiap upaya hukum yang ditempuh. Dengan demikian, pengaturan praperadilan perlu memberikan batasan yang jelas agar perlindungan hak tersangka tetap berjalan seiring dengan efektivitas proses penegakan hukum.

Dalam persidangan yang sama, Pemohon Perkara Nomor 316/PUU-XXIV/2026 turut menghadirkan Hasrul Buamona sebagai ahli hukum pidana. Hasrul membahas persoalan frasa “untuk hal yang sama” dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP 2025 dan berpandangan bahwa pengajuan permohonan praperadilan perlu dimaknai berdasarkan satu peristiwa pidana yang sama. Sementara itu, Pemohon Perkara Nomor 313/PUU-XXIV/2026 tidak menghadirkan ahli maupun saksi dalam persidangan tersebut.

Keterangan yang disampaikan Beniharmoni menjadi bagian dari proses pengujian konstitusionalitas ketentuan hukum acara pidana di Mahkamah Konstitusi. Kehadirannya sebagai ahli menunjukkan keterlibatan akademisi FH UPNVJ dalam memberikan kontribusi keilmuan terhadap perkembangan hukum, khususnya terkait kepastian hukum, perlindungan hak tersangka, dan pelaksanaan mekanisme praperadilan dalam sistem peradilan pidana.