JAKARTA – Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ) bersama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Yos Soedarso FH UPNVJ, Sabtu (7/11/2026). Forum ini membahas optimalisasi peran DPD RI dalam pembahasan transfer ke daerah (TKD) pada RAPBN. FGD ini menandai kerja sama kedua antara FH UPNVJ dan DPD RI.
FGD bertema “Optimalisasi Peran DPD RI dalam Pembahasan Transfer ke Daerah dalam RAPBN melalui Kebijakan Presiden” berlangsung pukul 13.00 hingga 17.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 2. Tim Kerja Evaluasi dan Mekanisme Kerja Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI menjadi mitra penyelenggara dari pihak DPD RI.
Dekan FH UPNVJ Dr. Suherman, S.H., LL.M. memberikan sambutan selaku tuan rumah FGD ini. Ia menyampaikan terima kasih kepada DPD RI atas terlaksananya kerja sama kedua ini.
“Kami berterima kasih kepada DPD RI yang kembali mempercayakan forum ini kepada FH UPNVJ. Kerja sama kedua ini menunjukkan bahwa kemitraan kita berjalan dan terus tumbuh,” ujar Suherman.
Suherman menilai FGD ini membuka jalur bagi kampus untuk menyumbang kajian akademik langsung kepada lembaga perwakilan daerah. “Isu transfer ke daerah menyentuh langsung kepentingan masyarakat di daerah. Kampus wajib hadir dengan kajian yang jernih dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia juga menyebut forum ini sebagai ruang belajar nyata bagi mahasiswa. “Mahasiswa S1, S2, dan S3 melihat langsung bagaimana gagasan hukum diuji dalam perumusan kebijakan negara,” tambahnya.
Dari pihak DPD RI, Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si. memimpin rombongan. Ia menjabat Koordinator Tim Evaluasi dan Mekanisme Kerja Panmus DPD RI sekaligus Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, mewakili Provinsi Jawa Tengah. Tiga senator lain turut hadir, yaitu Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., M.A. (Kepulauan Bangka Belitung), Jialyka Maharani, S.I.Kom., S.H. (Sumatera Selatan), dan Rafiq Al-Amri (Sulawesi Tengah).
Abdul Kholik mengapresiasi FH UPNVJ yang kembali menjadi tuan rumah FGD. “Kami menyampaikan apresiasi kepada FH UPNVJ yang untuk kedua kalinya membuka ruang diskusi bersama DPD RI. Masukan akademik dari kampus sangat kami butuhkan untuk memperkuat peran DPD dalam pembahasan transfer ke daerah,” ujar Abdul Kholik.
Ia juga menilai kehadiran dosen dan mahasiswa memperkaya diskusi. “Peserta dari jenjang S1, S2, hingga S3 memberi sudut pandang yang beragam. Kami berharap kerja sama dengan FH UPNVJ terus berlanjut,” katanya.
Enam pejabat Setjen DPD RI juga hadir. Mereka adalah Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin, S.H., M.M.; Kepala Biro Persidangan II Dr. Untung Putra Jaya, S.Pd., M.M.; Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sanherif Sojuangon Hutagaol, S.Sos., M.Si.; Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Dr. Sri Sundari, S.H., M.M.; Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Zulfikar Saifuddin, S.STP., M.Si.; serta Kepala Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panmus/Pansus Dr. Sola Gratia Ndraha, S.T., M.Si.
Selain Dekan, jajaran dekanat FH UPNVJ turut hadir. Dosen dan tenaga kependidikan FH UPNVJ mengikuti FGD sebagai peserta. Mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3 FH UPNVJ juga hadir dan mengikuti jalannya diskusi.
Narasumber pertama, Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas Anang Budi Gunawan, S.E., M.Econ., Ph.D., memaparkan arah kebijakan dan strategi TKD dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah kini membagi Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi block grant dan specific grant. Pemerintah juga menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) 2026 dan 2027 sebesar 50 persen dari realisasi penerimaan negara.
Anang menyoroti dominasi belanja pegawai dalam penggunaan DAU di daerah. Kondisi ini menghimpit belanja modal. Banyak daerah belum memenuhi batas belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Ia mendorong kebijakan DAU yang bersifat asimetris sesuai kebutuhan infrastruktur dan layanan publik tiap daerah. Untuk dana desa, ia mencatat kapasitas pemerintah desa yang masih rendah dan penerapan Siskeudes online yang belum merata.
Narasumber kedua, Ali Imran Nasution, S.H., M.H., membawakan materi “Rekonstruksi Kebijakan Transfer ke Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, Keadilan Fiskal, dan Pemerataan Pembangunan”. Ia memaparkan bahwa TKD tercatat Rp919,9 triliun pada 2025, lalu turun menjadi Rp692,9 triliun pada 2026. Untuk 2027, pemerintah merencanakan TKD sebesar Rp735 triliun.
Ali Imran mengkritisi ketentuan belanja wajib (mandatory spending) yang seragam. Menurutnya, persentase belanja yang ditetapkan secara nasional membatasi fleksibilitas daerah dalam menyusun prioritas APBD. Daerah yang tidak patuh juga menghadapi risiko penundaan atau pemotongan DBH dan DAU.
Ia juga membedah kewenangan konstitusional DPD RI. Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 memberi DPD hak ikut membahas RUU terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah. Namun, untuk RUU APBN, DPD hanya memberi pertimbangan. Padahal, UU APBN menetapkan anggaran TKD setiap tahun sesuai Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Karena itu, Ali Imran mengusulkan agar DPD RI ikut membahas kebijakan dan besaran anggaran TKD. Ia juga mengusulkan DPD membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait DBH, DAU, DAK, dan komponen TKD lain, menyampaikan pendapat mini, serta terlibat dalam pembicaraan tingkat I.
Peserta dari kalangan dosen dan mahasiswa menanggapi paparan kedua narasumber dalam sesi diskusi. Hasil FGD akan menjadi bahan masukan bagi Tim Kerja Evaluasi dan Mekanisme Kerja Panmus DPD RI untuk memperkuat peran DPD RI dalam pembahasan TKD pada RAPBN.
Melalui kerja sama ini, FH UPNVJ meneguhkan perannya sebagai mitra akademik lembaga negara, khususnya dalam kajian hukum tata negara dan hubungan keuangan pusat dan daerah