Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi audit mutu internal terhadap kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana, pada Selasa 22 April 2025 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Fakultas Hukum UPNVJ. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Meski Program Studi Hukum Bisnis masih tergolong baru dan belum menerima mahasiswa, LPMPP memberikan perhatian serius dengan mengawal kesiapan kurikulum secara menyeluruh.

Kurikulum OBE merupakan pendekatan pendidikan tinggi yang berfokus pada hasil belajar spesifik dan terukur, tidak semata-mata pada proses pengajaran. Dalam sistem ini, mahasiswa menjadi pusat proses pembelajaran, dengan penekanan pada penguasaan kompetensi yang dapat dibuktikan secara konkret. Kurikulum dirancang agar lulusan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Fakultas Hukum UPNVJ menyadari pentingnya kesiapan sejak dini meskipun Program Studi Hukum Bisnis belum sepenuhnya memenuhi seluruh aspek teknis. Oleh karena itu, pengarahan dan evaluasi tetap dilaksanakan agar langkah-langkah awal yang strategis dapat ditempuh sebelum pembukaan resmi pada bulan Agustus mendatang. Selain memastikan kelengkapan dokumen kurikulum, kegiatan ini juga menjadi wadah identifikasi hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti.

Selama proses evaluasi, LPMPP menekankan pentingnya dokumentasi yang akurat sebagai bukti dalam audit mutu internal. Harapannya, apabila ke depan dilakukan audit eksternal, Prodi Hukum Bisnis sudah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip OBE dan memenuhi seluruh aspek yang disyaratkan. Meskipun belum ada kegiatan pembelajaran, dokumen-dokumen utama seperti visi, misi, capaian pembelajaran, dan rancangan mata kuliah telah disiapkan secara sistematis.

Sebagai latar belakang pengembangan Prodi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum telah menyelenggarakan tiga kali Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Kementerian PPN/Bappenas, praktisi hukum, dan akademisi. Salah satu masukan strategis dari FGD tersebut adalah pentingnya memasukkan mata kuliah Hukum Pembangunan Berkelanjutan dalam kurikulum, mengingat relevansinya dengan tantangan hukum di era modern dan SDG’s Indonesia. Dengan landasan yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, Prodi Hukum Bisnis UPNVJ siap menjadi program studi unggulan berbasis OBE.