Jakarta – 28 November 2024, Dalam rangka mendukung proses pembentukan regulasi yang lebih terstruktur, Pemerintah melalui Justitia Training Center menyelenggarakan kegiatan Simulasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai mekanisme penyusunan peraturan yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Simulasi yang digelar di Hotel Grand Cemara ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari para pejabat pemerintah, akademisi, hingga praktisi hukum Para peserta diajak untuk mengikuti rangkaian proses penyusunan peraturan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan rancangan, pembahasan, hingga evaluasi dampak regulasi.
Menurut Dr. Kaharuddin. M. Hum. Dosen FH UPNVJ, kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman semua pihak terkait prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Simulasi ini menjadi wadah untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik. Selain itu, proses ini juga mendorong transparansi dalam penyusunan regulasi,” ujar [Nama Narasumber].
Dalam simulasi ini, peserta juga diberikan kesempatan untuk membahas contoh kasus, baik yang berskala nasional maupun lokal. Hal ini dilakukan agar rancangan peraturan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga realistis dan implementatif.
Salah satu poin penting yang disoroti dalam kegiatan ini adalah pentingnya uji dampak regulasi (Regulatory Impact Assessment) sebelum suatu peraturan diberlakukan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak akan menimbulkan hambatan baru bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan dalam proses penyusunan peraturan di masa mendatang. Selain itu, simulasi ini juga diharapkan dapat menjadi model pembelajaran bagi instansi lainnya dalam menyusun kebijakan yang berkualitas.
Dengan adanya simulasi seperti ini, Justitia Training Center optimis bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan ke depan dapat lebih terarah dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
