Palembang, 16 April 2026 — Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) berpartisipasi aktif dalam kegiatan konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, sekaligus melaksanakan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Asian Legal Networking Group. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat jejaring akademik dan kolaborasi lintas negara di bidang hukum.
Konferensi internasional tersebut mengusung tema “Artificial Intelligence and the Digital Commons: Towards an Inclusive and Ethical Tech Future”, yang merefleksikan urgensi pengembangan kerangka hukum yang adaptif terhadap kemajuan teknologi, khususnya dalam konteks kecerdasan artifisial dan tata kelola ruang digital yang inklusif serta beretika. Tema ini sejalan dengan dinamika global yang menuntut peran aktif institusi pendidikan tinggi dalam merumuskan respons normatif terhadap disrupsi teknologi.
Partisipasi FH UPNVJ dalam forum ini mencerminkan komitmen institusi dalam mengarusutamakan isu-isu kontemporer ke dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi hukum (legal tech). Selain itu, keterlibatan dalam forum internasional ini juga menjadi sarana untuk memperluas pertukaran gagasan akademik serta membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat regional.
Momentum penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan MoA antara FH UPNVJ dengan Asian Legal Networking Group, yang menandai penguatan kerja sama kelembagaan dalam berbagai bidang, meliputi kolaborasi riset, pertukaran akademisi dan mahasiswa, penyelenggaraan konferensi bersama, serta pengembangan publikasi ilmiah bereputasi internasional. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam meningkatkan kualitas dan visibilitas akademik FH UPNVJ di kancah global.
Melalui partisipasi dalam konferensi dan penguatan kerja sama ini, FH UPNVJ menegaskan posisinya sebagai institusi pendidikan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada pembentukan sistem hukum yang inklusif, etis, dan berkeadilan dalam era digital.