Jakarta, 2 September 2026 – Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) turut berpartisipasi dalam kegiatan Seminar “Penguatan Legislasi Berbasis Data di Era AI: Peluang dan Tantangan dalam Tata Kelola Satu Data Indonesia” yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI. Dalam kegiatan tersebut, FH UPNVJ melibatkan dosen serta 30 mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana sebagai bagian dari keterlibatan akademik dalam penguatan proses legislasi berbasis data.
Keterlibatan FH UPNVJ dalam kegiatan ini memiliki arti penting karena Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Seminar tersebut secara khusus diarahkan untuk menghimpun masukan dan pemikiran dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyusunan Naskah Akademik dan RUU berbasis meaningful participation serta evidence-based legislative policy making.
Dalam kerangka tersebut, kehadiran dosen dan mahasiswa FH UPNVJ menjadi bagian dari partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Kegiatan tidak hanya memberikan ruang bagi akademisi untuk menyampaikan perspektif keilmuan, tetapi juga membuka kesempatan bagi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat untuk memahami, mengamati, dan turut memberikan perhatian terhadap proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berdampak luas terhadap tata kelola data di Indonesia.
Konsep meaningful participation yang menjadi salah satu fokus kegiatan menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tidak berhenti pada keterlibatan secara formal. Berdasarkan kerangka kegiatan, masyarakat memiliki hak untuk didengarkan (right to be heard), dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), serta memperoleh penjelasan atas masukan yang diberikan (right to be explained).
Seminar juga mempertemukan berbagai perspektif dari pemerintah, akademisi, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya. FH UPNVJ turut berkontribusi melalui Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. sebagai narasumber penanggap, bersama sejumlah akademisi dan perwakilan lembaga lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut diarahkan untuk memperkaya masukan dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Satu Data Indonesia.
Bagi mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ, keterlibatan dalam forum legislasi di DPR RI menjadi pengalaman akademik yang mempertemukan pembelajaran hukum dengan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan secara langsung. Mahasiswa dapat melihat bagaimana suatu isu kebijakan dikaji dari berbagai perspektif serta bagaimana masukan akademik dan masyarakat ditempatkan dalam proses penyusunan regulasi.
Partisipasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya FH UPNVJ untuk memperkuat pembelajaran hukum yang tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui keterlibatan mahasiswa dalam proses kebijakan publik, legislasi, dan pengembangan hukum nasional. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa diharapkan semakin memahami pentingnya partisipasi publik dalam membangun regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
Kegiatan Seminar Penguatan Legislasi Berbasis Data di Era AI tersebut pada akhirnya menghasilkan kerangka dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU berbasis meaningful participation yang mengacu pada kebijakan legislasi berbasis bukti, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai partisipasi publik sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan HAM.