Salah satu poin menarik yang diangkat adalah dampak teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam meningkatkan pengalaman berbelanja online. Ia menjelaskan bagaimana algoritma cerdas dapat membantu E-commerce untuk memahami preferensi pelanggan, memberikan rekomendasi produk yang lebih akurat, dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Selain itu, Dr. Kaharuddin. juga menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku bisnis E-commerce, terutama dalam konteks persaingan global. Ia mengajak para mahasiswa untuk memahami pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan cepat dalam ekosistem digital.

Beberapa catatan penting di sampaikan  terkait dengan permasalahan  E-commerce pada saat ini seperti, Potensi adanya penipuan yang mana konsumen gagal menerima barang dari penjual padahal telah melakukan pembayaran. Barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai, dalam arti penjual lalai mengirim barang yang sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen. Dan yang paling krusial adalah masalah Potensi adanya hacker (peretas) yang mengambil alih akun e-commerce konsumen untuk mengambil data atau menggunakan akun tersebut untuk hal yang tidak baik sehingga merugikan konsumen. Masalah masalah tersebut masih menjadi persoalan yang di hadapin dan harus segera di antisipasi oleh negara Indonesia Khususnya, termasuk bagaimana negara menentukan pilihan hukum saat penyelesaian sengketa E-Commerce. Kemudian beliau memberikan beberapa gambaran apa yang di lakukan oleh negara-negara lain dalam penyelesaian masalah E-Commerce nya seperti, Malaysia :Dewan Pendapatan Dalam Negeri Malaysia membuat Pedoman Perpajakan untuk Perdagangan Elektronik. Pedoman tersebut mencakup cakupan biaya, kewajiban perpajakan untuk bisnis, perlakuan terhadap server dan situs web, serta pemeriksaan model bisnis. Kemudian Singapura, bahwa “Pengadilan Singapura memiliki yurisdiksi untuk mendengar dan menentukan semua pelanggaran yang dibuat berdasarkan undang-undang ini, terlepas dari apapun yang bertentangan dalam hukum acara pidana, dan pengadilan memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hukuman penuh atau ganjaran sehubungan dengan pelanggaran apapun berdasarkan undang-undang ini atau peraturan apapun yang dibuat.

Di akhir perkuliahan Dr. Kaharuddin. Memberikan beberapa saran dalam hal perbaikan dan peningkatan E-Comerce di antaranya, 1) Indonesia saat ini sangat membutuhkan suatu undang-undang yang akan mengatur tentang legalitas kontrak-kontrak bisnis elektronik (business e-contract), verifikasi tanda tangan elektronik, pengaturan tindak kejahatan cyber (cyber crime), dan sebagainya. Sehingga Para pelaku tindak kejahatan tersebut dapat dengan mudah lolos dari jerat hukum karena tidak adanya aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut di Indonesia. 2) Indonesia Membutuhkan dasar hukum yang mengatur secara tegas terkait Cybersquanting, karena Seringkali pengadilan di Indonesia berpandangan bahwa karena Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang melarang tindakan cybersquating sebagai tindakan yang melawan hukum, maka terdakwa harus dibebaskan. 3) Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah membutuhkan payung hukum yang Kuat dan Tegas agar dapat digunakan.Dalam praktek pengadilan di Indonesia, seperti di Australia, Chili, Jepang, China, dan Singapura telah memiliki peraturan hukum yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Salam Bela Negara