Dr. Iwan Erar, S.H., SP.N., M.Kn selaku Narasumber (Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta) memberikan paparannya “UMKM di Indonesia berkaitan dengan gotong royong. Oleh karena itu, LKM yang berlandaskan undang-undang nantinya harus dapat masuk ke dalam budaya gotong royong. Dalam transaksi bisnis di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu, tetapi harus tetap berlandaskan dengan pancasila dan UUD 1945. Hukum merupakan alat yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan serta manfaat dari hukum adalah keadilan hukum (masyarakat) dan kepastian hukum (pemerintah). Oleh sebab itu, budaya hukum harus diterapkan di dalam LKM mengenai bisnis modern. Dalam paradigma hukum dan ekonomi ada dua objek yaitu pemerintah dan pelaku usaha. Kontrak harus dibuat dengan secara detail. Tetapi kenyataannya masyarakat kita masih banyak yang mengandalkan musyawarah mufakat. Sehingga nantinya saat timbul sebuah masalah harus menggunakan jasa pengacara dengan membayar mahal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Antara kerangka kerja: hukum, regulasi, kelembagaan dan kontrak harus memperhatikan reliable, efektif dan efisien. Sehingga dalam membuat sebuah produk hukum harus melihat kepada apakah produk hukum tersebut reliable, efektif dan efisien.”

Faizi, S.E.i, M.Si, PhD selaku Narasumber Dosen (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta) “Kata kunci yang harus digunakan ialah bagaimana LKM ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakay miskin yang memiliki pendapatan rendah Problem krusial yang dihadapi dalam pelaksanaan LKM ialah seperti persoalan perizinan, kepemilikan, pengawasan, penilaian kesehatan keuangan dan memperikan manfaat bagi masyarakat. Beberapa isu krusial, yaitu antara lain: 1. Batasan kepemilikan 2. Sistem pembinaan dan pengawasan 3. Akses permodalan yang minim dari LKM Inisiasi Masyarakat 4. Penilaian kesehatan keuangan Inklusi keuangan adalah upaya untuk memberikan kemudahan akses masyarakat atas lembaga keuangan formal maupun non-formal dengan mandat utamanya adalah mengurangi kemiskinan atau ketimpangan ekonomi dan memperkuat atau memberdayakan masyarakat. • Digitalisasi LKM 4.0 Tantangan dalam pengembangan LKM dan inklusi keuangan adalah tersedianya produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah serta pembiayaan yang murah, mudah dan serta menguntungkan. • Rekomendasi Strategis LKM harus berorientasi industrialisasi dengan nilai tambah yang berkelanjutan. LKM inkubator untuk fasilitas LKM yang belum berbadan hukum. Mengembalikan sepenuhnya kewenangan pembinaan dan pengawasan LKM kepada OJK agar tidak banyak lembaga yang bergerak di dalam bidang yang sama. Perlu ditetapkan rasio yang sama untuk menilai kesehatan LKM dengan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Kolaborasi LKM dengan perbankan melalui rasio kredit di atas ketentuan yang ada sekarang Integrasi dana sosial Islam (ZISWAF) dengan LKM Penguatan kapasitas dan managerial LKM dengan pendampingan dunia kampus maupun NGO. Mendorong inovasi dan rekayasa produk berbasis teknologi dengan pelibatan kementerian/lembaga terkait dengan alasan agar tidak ada lagi masyarakat mengakses pinjol. Digitalisasi layanan keuangan yang murah dan mudah melalui kebijakan afirmasi”