Jakarta, 30 Juli 2025 – Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) kembali menyelenggarakan Rapat Dosen dan Pembimbing Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 2 FH UPNVJ dalam suasana diskusi produktif dan strategis. Rapat ini dipimpin oleh Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes Ketua Jurusan & Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor dan dibuka dengan sambutan dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Beniharmoni Harefah, SH., LLM.
Dalam sambutannya, Dr. Beniharmoni menyampaikan perkembangan penting di lingkungan pascasarjana. Ia mencatat bahwa jumlah mahasiswa S3 angkatan pertama sebanyak 7 orang, dan pada angkatan 2025 meningkat menjadi 11 mahasiswa. Sementara itu, Program Magister Hukum (S2) akan segera mengajukan akreditasi program studi, seiring peningkatan kualitas dan kuantitas pembelajaran.
Kaprodi S2 Dr. Atik Winanti, S.H., M.H. memaparkan hasil evaluasi dan rencana pengembangan kurikulum. EDOM (Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa) menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan 69% responden menyatakan sangat baik, 27% baik, dan 4% cukup. Dari total 21 dosen pengajar, tidak ada yang memiliki skor di bawah 3, dan empat dosen tercatat meraih skor tertinggi.
Rapat juga membahas konsentrasi kurikulum 2024, yang terbagi dalam bidang Hukum Bisnis, Hukum Pidana, dan Hukum Kesehatan. Untuk Semester Ganjil 2025/2026, kelas dibagi dalam sesi pagi pukul 08.00 WIB dan sore pukul 18.20 WIB. Beberapa mata kuliah yang diajarkan di kelas pagi antara lain Filsafat Hukum, Politik Hukum, Hukum Pembangunan, serta Metode Penelitian Hukum. Di konsentrasi Hukum Bisnis, mahasiswa akan mempelajari topik-topik seperti Hukum Keuangan Digital dan Restrukturisasi Merger, sedangkan di Hukum Pidana terdapat mata kuliah seperti Hukum Forensik dan Hukum Pidana Internasional.
Sementara itu, Kaprodi S3 menyampaikan rencana pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian dan Ujian Kualifikasi yang dijadwalkan pada 8–12 September 2025. Program S3 juga direncanakan untuk mengajukan akreditasi pada tahun akademik 2026/2027, sebagai upaya memastikan mutu lulusan doktoral.
Dalam sesi diskusi, sejumlah dosen memberikan masukan Prof. Dr. Abdul Halim, M.Ag. mengusulkan peninjauan ulang nama mata kuliah, khususnya Filsafat dan Penalaran Hukum, serta mendorong evaluasi ulang metode pembelajaran yang terlalu mengandalkan sistem online untuk mata kuliah mendalam. Dr. Irsyaf Marsal, SH., MH. menyoroti pentingnya desentralisasi materi otonomi daerah, serta pelaksanaan UTS yang idealnya 50% dilakukan secara offline. Sedangkan Dr. Aurora menekankan perlunya integrasi keilmuan antar jenjang S2 dan S3 untuk melahirkan guru besar dari bidang pajak dan hukum, serta menyarankan pentingnya keterlibatan stakeholder dalam forum akademik.
Menanggapi saran tersebut, Dr. Beniharmoni menjelaskan bahwa kurikulum 2024 telah menggantikan kurikulum 2020, dan penyesuaian nomenklatur serta isi mata kuliah akan dibahas kembali dalam penyusunan RPS (Rencana Pembelajaran Semester). Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendekatan ilmiah dan praktik dalam pembelajaran pascasarjana.
Menutup rapat, Dekan Fakultas Hukum Dr. Suherman, S.H., LL.M. menyampaikan beberapa arahan strategis, termasuk pengaturan sistem hybrid (online-offline) untuk kelas S2 dan S3, pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara rutin, serta pentingnya kerja sama dalam tim teaching agar dosen dapat saling berbagi ilmu dan memperkuat kualitas pembelajaran.
Rapat Dosen Pembimbing Akademik ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan visi akademik, peningkatan mutu pembelajaran, serta kesiapan program studi dalam menghadapi tantangan akreditasi dan dinamika kebutuhan mahasiswa.