Jakarta, 4 & 5 Maret 2024 – Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) telah mengikuti tahap verifikasi kelayakan proposal dalam Program Kompetisi Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (DIKTI). Kegiatan verifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong inovasi dan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.
Tim perwakilan dari Program Studi Hukum hadir dalam sesi verifikasi yang berlangsung secara offline yang bertempat di Hotel Harris Suite Puri Mansion Jakarta Barat, dimana Tim Prodi Hukum menyampaikan proposal mereka kepada panel juri yang terdiri dari verifikator/validator yakni Meiliani, S.E., M.Com., Ph.D. dan Dr. Ir. Khairil Anwar, ST.,MT. Proposal yang diajukan mengangkat tema besar yakni “Peningkatan Kompetensi Legal Tech untuk Daya Saing Lulusan Mahasiswa Hukum”, yang dijabarkan pada pengembangan kurikulum yang responsif terhadap tuntutan zaman, peningkatan kualitas pembelajaran, dan penerapan metode pembelajaran inovatif yang berbasis hukum teknologi (legal tech).
Dalam proposal yang verifikasi ini, Program Studi Hukum mengemukakan bahwa program-program yang disiapkan untuk mengintegrasikan hukum dan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, memperkuat kerjasama dengan stakeholder eksternal, serta meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proyek-proyek riset dan pengabdian masyarakat.
Abdul Kholiq, SH.,MH selaku wakil Tim Prodi Hukum sekaligus Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana, menyatakan kebanggaannya atas partisipasi tim Program Studi Hukum dalam kompetisi ini. Bahwa kesempatan ini menjadi komitmen untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia dengan mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Setelah sesi verifikasi, tim Program Studi Hukum akan menunggu hasil evaluasi dari panel juri. Mereka berharap proposal mereka dapat lolos ke tahap selanjutnya dan mendapatkan dukungan pendanaan untuk implementasi program yang telah dirancang sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja dalam proposal PKKM.