Jakarta, 16 September 2025 — Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada penempatan Praktik Kerja di FIT Law Firm & Partners berkesempatan mengikuti pendampingan advokat senior dalam agenda persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang memungkinkan mahasiswa terlibat langsung dalam praktik litigasi di pengadilan.
Agenda persidangan pada hari tersebut adalah mediasi dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang melibatkan Penggugat, Tergugat, serta Turut Tergugat. Kehadiran mahasiswa dalam proses ini memberikan pemahaman nyata mengenai dinamika penyelesaian sengketa perdata melalui jalur mediasi, yang menjadi tahapan wajib sebelum perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara.
Pada awal persidangan, hakim mediator memberikan pengantar mengenai tujuan mediasi, prosedur pelaksanaan, serta pentingnya itikad baik seluruh pihak dalam mencari penyelesaian damai. Masing-masing pihak kemudian diberikan kesempatan memaparkan posisi hukumnya, termasuk uraian kronologis sengketa yang melibatkan organisasi Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI).
Dalam rangkaian mediasi tersebut, mahasiswa memperoleh penjelasan historis yang jarang ditemui dalam literatur akademik, antara lain mengenai:
Asal-usul program Advanced Trauma Life Support (ATLS) di Indonesia,
Peran IKABI dan dukungan American College of Surgeons (ACS),
Perjalanan panjang pengembangan ATLS sejak awal 1990-an,
Pembentukan Komisi Trauma IKABI dan penyelenggaraan ATLS pertama di Indonesia pada tahun 1995.
Penjelasan tersebut memberi gambaran bagaimana aspek sejarah organisasi dan kerja sama internasional dapat berimplikasi pada struktur hukum dan tata kelola lembaga profesi.
Mahasiswa juga menyaksikan penjabaran mengenai konflik internal yang terjadi dalam tubuh Komisi Trauma IKABI dan Yayasan Komisi Trauma IKABI. Konflik ini berkaitan dengan:
Penguasaan aset dan fasilitas,
Perbedaan persepsi mengenai legalitas registrasi ATLS,
Klaim kepemilikan lisensi ATLS oleh pihak lain seperti KONTRASIA,
Persoalan kewenangan dan administrasi organisasi.
Dinamika tersebut memperlihatkan bagaimana perbedaan internal dalam suatu organisasi dapat berkembang menjadi sengketa hukum ketika tidak dikelola secara tepat.
Dalam mediasi, hakim mediator juga memberikan klarifikasi mengenai posisi Turut Tergugat I dan II, yang pada dasarnya hanya berperan sebagai Pembina Yayasan Komisi Trauma IKABI dan tidak memiliki kewenangan eksekutif. Pembahasan ini membantu mahasiswa memahami:
Struktur kelembagaan IKABI,
Perbedaan fungsi pembina, pengurus, dan pelaksana,
Relevansi kedudukan para pihak dalam perkara perdata.
Informasi tersebut menjadi pembelajaran penting dalam menganalisis konstruksi gugatan, kedudukan hukum (legal standing), serta relevansi pertanggungjawaban dalam hukum keperdataan.
Selama pendampingan, mahasiswa menyimak bagaimana advokat senior:
Menyusun strategi komunikasi dalam mediasi,
Menanggapi argumen lawan dengan tetap menjaga etika profesional,
Menyeleksi informasi yang relevan untuk disampaikan kepada mediator,
Membangun suasana negosiasi yang konstruktif guna mencapai kemungkinan perdamaian.
Pengalaman ini memperlihatkan bahwa peran advokat dalam mediasi tidak hanya teknis, tetapi juga strategis, psikologis, dan komunikatif.
Keterlibatan mahasiswa dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan manfaat yang signifikan, antara lain:
Memahami secara nyata tahapan mediasi dalam perkara perdata,
Meninjau langsung kompleksitas konflik organisasi dalam konteks hukum,
Mengidentifikasi hubungan antara peristiwa faktual dan konstruksi hukum gugatan PMH,
Mengamati praktik profesional para advokat dalam ruang persidangan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Fakultas Hukum UPNVJ untuk memperkuat pembelajaran berbasis praktik, sekaligus mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kompetensi litigasi dan pemahaman hukum yang lebih matang.
Fakultas Hukum UPNVJ mendorong kegiatan magang MBKM seperti ini untuk terus berlanjut, sehingga mahasiswa dapat memperoleh wawasan luas mengenai praktik penegakan hukum dan penyelesaian sengketa secara profesional di lingkungan peradilan.