Jakarta — Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang berlangsung pada periode Agustus hingga November 2025 memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ) untuk terlibat secara langsung dalam proses kerja pemerintahan. Salah satu mahasiswa, Venesia Anandita Mulya, mengikuti program magang di Biro Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan pendukung penyusunan regulasi dan administrasi hukum.
Selama menjalani magang, mahasiswa terlibat aktif dalam sejumlah divisi sesuai dengan alur kerja biro. Pada bulan Agustus 2025, mahasiswa ditempatkan di Divisi Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pada divisi ini, mahasiswa melaksanakan tugas inventarisasi dan digitalisasi buku hukum, mulai dari pendataan bibliografi, pemindaian dokumen, hingga pengunggahan ke dalam basis data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pertahanan. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sebagai dasar pemahaman teknis dalam penyusunan regulasi.
Dalam periode yang sama, mahasiswa turut dilibatkan dalam penyusunan abstrak Peraturan Menteri Pertahanan sebagai bagian dari publikasi resmi JDIH, serta berpartisipasi dalam rapat pengembangan sistem JDIH berbasis digital. Kegiatan tersebut juga disertai dengan penyusunan laporan dan notulensi sebagai bentuk dokumentasi administrasi kerja.
Memasuki bulan September 2025, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam Divisi Rancangan Harmonisasi II. Pada tahap ini, mahasiswa mengikuti berbagai rapat koordinasi terkait sistem Online Single Submission (OSS) bersama kementerian dan lembaga terkait, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta instansi teknis di bidang pertahanan. Pembahasan dalam rapat tersebut mencakup penyelarasan ketentuan perizinan berusaha, pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta sinkronisasi regulasi sektoral pertahanan. Mahasiswa berperan dalam merangkum substansi pembahasan, mencatat isu-isu teknis, dan menyusun hasil rapat untuk kebutuhan laporan internal.
Pada bulan Oktober hingga November 2025, mahasiswa ditempatkan di Divisi Rancangan Harmonisasi I dengan fokus pada kegiatan administrasi persuratan dan dokumentasi internal. Tugas yang dilaksanakan meliputi pencatatan surat masuk, pembuatan dan penyampaian surat disposisi, pengelolaan arsip digital, serta penyusunan laporan rapat. Selain itu, mahasiswa juga mengikuti pembahasan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai peran TNI dalam mengatasi gerakan separatis bersenjata, yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dalam proses penajaman norma dan kewenangan.
Secara keseluruhan, kegiatan magang ini memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam memahami secara langsung proses penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi hukum, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan. Melalui Program MBKM, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta terus berkomitmen untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi akademik dan profesional yang relevan, serta mendorong kontribusi nyata mahasiswa dalam mendukung kinerja lembaga negara.