Jakarta, 22 Agustus 2025 — Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kembali memberikan ruang pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa Fakultas Hukum UPN “VETERAN” JAKARTA (UPNVJ) untuk terlibat langsung dalam praktik profesional di bidang hukum bisnis dan kerja sama antarlembaga. Hal ini tercermin dari keikutsertaan mahasiswa peserta MBKM Fakultas Hukum dalam agenda Pembahasan Substansi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Napindo Media Ashatama dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang dilaksanakan pada Jumat, 22 Agustus 2025, bertempat di Bruno Cafe, Jakarta.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan PT Napindo Media Ashatama, perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta mahasiswa Fakultas Hukum peserta MBKM yang berperan aktif dalam mendukung proses teknis dan substantif penyusunan dokumen kerja sama. Pembahasan difokuskan pada perumusan dan pendalaman klausul-klausul penting yang mengatur penyelenggaraan Indo Livestock 2026 Expo & Forum, termasuk ruang lingkup kolaborasi, pembagian tugas dan kewenangan para pihak, strategi promosi dan publikasi, partisipasi pelaku usaha, serta mekanisme pertukaran data dan informasi.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengkaji dan mencermati draf PKS secara komprehensif, sekaligus memberikan masukan terhadap aspek redaksional maupun substansi perjanjian. Keterlibatan mahasiswa meliputi penelaahan ketentuan mengenai maksud dan tujuan kerja sama, ruang lingkup program, promosi kegiatan, pendampingan pelaku usaha, pertukaran data dan informasi, hingga pengaturan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
Selain itu, mahasiswa juga melakukan pencatatan jalannya rapat, mengidentifikasi pasal-pasal yang memerlukan penyesuaian, serta menyusun catatan rekomendasi guna memastikan sinkronisasi dan konsistensi antar ketentuan dalam draf PKS. Partisipasi aktif ini memberikan pengalaman langsung terkait praktik legal drafting, dinamika negosiasi antar pihak, serta pentingnya harmonisasi regulasi dalam penyusunan dokumen kerja sama.
Agenda pembahasan ditutup dengan kesepakatan para pihak untuk melanjutkan proses penyempurnaan draf PKS, yang selanjutnya akan difinalisasi dan dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah melalui proses paraf.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa Fakultas Hukum tidak hanya memperoleh pemahaman praktis mengenai penyusunan perjanjian kerja sama, tetapi juga meningkatkan kemampuan analisis hukum, komunikasi profesional, serta kesiapan menghadapi kebutuhan dunia kerja. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Fakultas Hukum dalam mendukung implementasi MBKM sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman nyata.