• Sesi diskusi yang dipimpin oleh Dr. Slamet Tri Wahyudi.

Wacana perubahan amandemen ini merupakan isu yang sangat menarik untuk didiskusikan dimana menjalin kerjasama dengan akademisis. Harapan kami aspirasi dari akademisis upnvj dapat menjadi rekomendasi atas perubahan ke 5 UUD NKRI 1945. Untuk tanggapan yang pertama kami persilakan untuk bapak Prof Bambang Waluyo.

• Prof Bambang waluyo

Intinya saya pribadi sangat-sangat setuju dimana ini menimbulkan gap antara ketatanegaraan. Menurut saya dari 7 usulan itu masih uptodate. Kedua, kaitannya dengan amandemen ke 5, saya setuju juga karena apa yang sudah dijelaskan pak Tamsil tadi. Dengan MPR tidak bisa menetapkan GBHN, itu seperti “sak karepe dewe” jadi perlu ada GBHN agar tidak ada kepentingan kepentingan yang tidak yuridis, ekonomis dll. Untuk pasal 22, itu saya lihat juga kurang. Apabila anggota DPD dan DPR jomplang, tetapi jangan keterlaluan, mungkin dari alasan ideologi, ekologi, ekonomi. Kemudinan untuk amandemen ke 5 itu perlu, misalnya dari sisi kelembagaan. Mungkin perlu adanya penguatan peran humas agar tidak kalah dengan DPR.

Karena memang dari faktanya, DPD kalah dengan DPR, dari konstitusi juga kalah, untuk dari jumlahnya juga mungkin jumlahnya bisa disesuaikan dengan jumlah penduduknya. Intinya kami mendukung untuk amandemen ke 5 sesuai tupoksi DPD. Ini dimulai dari konstitusinya dan ideologi. Terima kasih.

• Dr Wicipto

Yang pertama, kami keluarga besar FH UPNVJ berterima kasih kepada ketua kelompok DPD karena telah mendatangi kami. Tujuh isu yang direkomendasikan ini mungkin isu yang strategis, kami dari akademisi tentu memerlukan kajian yang mendalam. Beberapa hari yang lalu saya mendampingi mahasiswa untuk lomba amandemen ke 5, dan alhamdulilah UPN lolos 10 besar. Kemudian ditambah lagi, FH UPN punya PUSKOLEGA yang baru beberapa waktu lalu dibentuk dan saya memimpin PUSKOLEGA tersebut.

Kemudian saya siap untuk mendukung kajiann, karena kami sisfatnya untuk memebrikan kajian sampai mungkin perlu diperhitungkan manfaat dan mudharatnya, seperti kenapa masuk ke kontitusi, kenpa cuma 7? Mungkinkan ada yang berpendapat ini politis. Oleh karena itu kami pada prinsipnya siap untuk mendukung 7 isu strategis yang direkomendasikan MPR. Ada GBHN, penguatan lembaga kenegaraan dll, dan ini saya kira perlu mendapatkan kajian yang cukup dalam. Mungkin seperti apa yang disampaikan Prof Bambang mengenai proporisonal jumlah, maka dari saya apabila ada pertanyaan inklusif, kenapa hanya perwakilan daerah saja? Kenapa tidak ada perwakilan golongan? Sehingga masyarakat tidak mengganggap sinis DPD.

Kemudian berikutnya amandemen ke 5 ini sangat bergantung pada keputusan politik. Sangat berpengaruh juga dari DPD. Sehingga kajian-kajian yang akan dilakukan oleh kami tidak akan begitu besar manfaatnya apabila tidak ada dukungan dari DPD, karena kami berada di luar itu, kami pinjam tangan ke DPD agar keputusan politik itu bisa dijalankan.

Terakhir mengenai prosedural, ini sengan diatur pasal 437 UUD, saya kira ini perlu diikuti sehingga tidak seperti UU Ciptaker. Kemudian terakhir terkait materi muatan konstitusi, apakah 7 isu yang direkomendasikan MPR, apakah materi muatan ini masuk ke dalam materi muatan konstitusi? Apabila baca UU 12/2011, materi muatan konstitusi itu tidak dimuat sama sekali. UU, PP, Perpres dimuat, tetapi UUD 1945 tidak dimuat. Kami siap mendukung kajian-kajian yang lebih dalam.