Jakarta – Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ) melaksanakan audiensi dengan Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., selaku Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Rabu, 15 Juli 2026, di Kantor Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta. Audiensi ini bertujuan memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan Mahkamah Agung RI dalam pengembangan pendidikan, penelitian, serta penyusunan kebijakan hukum dan peradilan di Indonesia.
Delegasi FH UPNVJ dipimpin oleh Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, didampingi Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum, Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., DipFS, selaku Koordinator Program Studi Magister Doktor, serta Dr,. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Magister. Rombongan diterima langsung oleh Andi Akram beserta jajaran Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan.
Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai peluang kolaborasi strategis, mulai dari penguatan penelitian hukum, penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga penyelenggaraan kegiatan akademik seperti seminar, diskusi ilmiah, dan pelatihan. Pembahasan juga diarahkan pada penguatan hubungan kelembagaan antara FH UPNVJ dan Mahkamah Agung RI guna mendukung pengembangan sistem hukum dan peradilan yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.
Sementara itu, Andi Akram menyambut baik FH UPNVJ untuk menjalin kerja sama yang lebih erat. Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan kajian berbasis riset yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan strategi kebijakan hukum dan peradilan.
Melalui audiensi ini, FH UPNVJ menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jejaring kelembagaan dengan berbagai institusi strategis, sehingga pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pembangunan hukum nasional.
