Jakarta, 22 September 2026 – Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan instrumen pengembangan Program Magister Kenotariatan. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 22 September 2026 tersebut menghadirkan Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., M.H. sebagai narasumber untuk memberikan perspektif akademik dan profesional mengenai pengembangan pendidikan kenotariatan.
Pembahasan dalam FGD tidak hanya diarahkan pada penyusunan profil lulusan dan rancangan kurikulum, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang perlu diperkuat agar penyelenggaraan pendidikan Magister Kenotariatan memiliki karakter akademik yang kuat, relevan dengan perkembangan profesi, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Dalam aspek kurikulum, pembahasan mencakup sejumlah mata kuliah yang mendukung kompetensi akademik dan profesional mahasiswa, antara lain Teknik Pembuatan Akta Syariah, Teknik Pembuatan Akta Pasar Modal, Teknik Pembuatan Akta Tanah, Hukum Agraria, Hukum Waris, Hukum Pajak, Peraturan Lelang, Hukum Jaminan, Hukum Kepailitan, Kapita Selekta Hukum Pertanahan, Kontrak Internasional, Hukum Perusahaan, serta Harta Keluarga dan Perkawinan.
Teknik Pembuatan Akta Tanah, misalnya, diarahkan pada pemahaman mengenai kewenangan PPAT dalam pembuatan berbagai jenis akta, termasuk Akta Jual Beli, Akta Tukar Menukar, Akta Hibah, Akta Pembagian Hak Bersama, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Sementara itu, Hukum Agraria membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai teori, asas, hak atas tanah, serta pendaftaran tanah.
Hukum Waris juga dibahas dengan pendekatan yang mencakup perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat, termasuk keterkaitannya dengan praktik pembuatan akta waris. Demikian pula Hukum Pajak diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai aspek perpajakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Notaris maupun PPAT, seperti Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain memperkuat kompetensi teknis, pengembangan kurikulum juga diarahkan untuk menghasilkan mata kuliah yang memiliki karakter khas. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah integrasi antara digitalisasi dan nilai-nilai bela negara dalam pembelajaran. Pendekatan tersebut dapat menjadi ruang untuk mengembangkan kajian kenotariatan yang responsif terhadap transformasi digital sekaligus tetap mencerminkan nilai dan karakter pendidikan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.
Perkembangan teknologi juga menjadi bagian penting dalam pembahasan melalui topik Cyber Notary dan keterkaitannya dengan perkembangan hukum pertanahan di Indonesia. Hal ini menunjukkan kebutuhan agar pendidikan kenotariatan tidak hanya berorientasi pada praktik konvensional, tetapi juga mampu merespons perubahan teknologi dan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat.
Dari aspek kemahasiswaan, pengembangan program juga perlu didukung dengan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi di luar pembelajaran di kelas. Salah satu penguatan yang menjadi perhatian adalah penyelenggaraan dan fasilitasi forum kompetisi mahasiswa, baik yang berkaitan dengan keterampilan pembuatan akta, analisis kasus, maupun bidang hukum lain yang relevan dengan kompetensi kenotariatan. Forum tersebut dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan analitis, argumentasi hukum, komunikasi, dan keterampilan profesional.
Aspek sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Pembelajaran kenotariatan membutuhkan fasilitas yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman praktik secara lebih konkret. Karena itu, kebutuhan sarana tidak hanya diarahkan pada keberadaan laboratorium kontrak, tetapi juga pada penyediaan ruang simulasi kenotariatan yang dapat digunakan mahasiswa untuk mempraktikkan proses pembuatan akta, simulasi pelayanan kepada para pihak, serta berbagai situasi yang dapat ditemui dalam praktik Notaris dan PPAT.
Keberadaan ruang simulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara pembelajaran teoritis dan keterampilan praktis. Mahasiswa tidak hanya memahami norma dan konsep hukum, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berlatih menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi yang menyerupai praktik profesional.
Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia, pengembangan pendidikan kenotariatan perlu didukung oleh komposisi tenaga pengajar yang seimbang antara pengalaman praktik dan penguasaan akademik. Keterlibatan Notaris dan praktisi tetap penting untuk memberikan perspektif mengenai praktik profesional, namun program studi juga membutuhkan dosen yang berasal dari kalangan akademisi untuk memperkuat aspek keilmuan, penelitian, pengembangan teori, serta kajian hukum secara mendalam.
Kombinasi antara akademisi dan praktisi tersebut diharapkan dapat membangun lingkungan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan profesi, tetapi juga pada pengembangan keilmuan kenotariatan. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh perspektif yang lebih utuh mengenai hubungan antara teori hukum, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan praktik.
Melalui FGD tersebut, pembahasan pengembangan Magister Kenotariatan di FH UPNVJ tidak berhenti pada penyusunan daftar mata kuliah, tetapi berkembang menjadi pembahasan mengenai empat aspek utama, yaitu penguatan kurikulum, pengembangan kemahasiswaan, kesiapan sarana dan prasarana, serta penguatan sumber daya manusia.
Masukan Dr. Putra Hutomo menjadi salah satu perspektif penting dalam proses pematangan instrumen pengembangan pendidikan kenotariatan di FH UPNVJ. Berbagai gagasan yang dibahas selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program pendidikan yang mengintegrasikan penguasaan ilmu hukum, keterampilan profesional, perkembangan teknologi, serta karakter pendidikan UPN “Veteran” Jakarta.
FGD ini sekaligus menunjukkan komitmen FH UPNVJ untuk mengembangkan pendidikan kenotariatan yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan profesi, tetapi juga memiliki karakter akademik dan keunggulan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.