Jakarta, 14 Oktober 2026 – Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ) sekaligus Ketua Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS-FH PTN) Wilayah Barat, Dr. Suherman, S.H., LL.M., menghadiri Rapat BKS-FH PTN Wilayah Barat yang yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka (UT) pada 14–16 Oktober 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antarpimpinan fakultas hukum perguruan tinggi negeri untuk memperkuat kelembagaan, memperluas kerja sama akademik, serta merumuskan strategi menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan hukum di era digital.
Kegiatan diawali dengan sambutan Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si., selaku tuan rumah penyelenggara. Dalam sambutannya, Dr. Meita menyampaikan bahwa panitia telah menyiapkan rangkaian kegiatan yang padat dan produktif bagi seluruh pimpinan fakultas hukum yang hadir. Forum ini diharapkan menjadi ruang diskusi dan koordinasi untuk memperkuat hubungan kelembagaan serta mendorong kolaborasi yang berkelanjutan di antara anggota BKS-FH PTN Wilayah Barat.
Rangkaian kegiatan mencakup rapat kerja dan pembahasan kelembagaan, penandatanganan kerja sama antarfakultas hukum perguruan tinggi negeri peserta, serta seminar nasional yang menghadirkan pakar dan praktisi hukum. Agenda kelembagaan diarahkan pada pembahasan keberlanjutan organisasi BKS Dekan dan pemilihan ketua yang baru. Sementara itu, penandatanganan kerja sama menjadi langkah untuk memperkuat sinergi antarperguruan tinggi, sedangkan seminar nasional menyediakan ruang pertukaran gagasan mengenai berbagai persoalan hukum yang berkembang.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua BKS-FH PTN Wilayah Barat,Dekan Fakultas Hukum UPNVJ, Dr. Suherman menyoroti tema utama yang diusung, yaitu “Technological Moderation for Collective Legal Response.” Tema tersebut menekankan pentingnya membangun respons hukum secara kolektif dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, pemahaman dan pengembangan ilmu hukum perlu terus mengikuti perubahan teknologi agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan kualitas pendidikan.
Dr. Suherman juga mengingatkan bahwa respons terhadap perkembangan teknologi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Setiap langkah perlu dipertimbangkan secara cermat agar pembaruan hukum tetap memiliki landasan yang kuat serta mampu menjaga integritas dan standar mutu pendidikan hukum. Dengan demikian, perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai, pemikiran kritis, dan kolaborasi antarlembaga dalam merumuskan respons yang tepat.
Melalui rapat BKS-FH PTN Wilayah Barat ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin solid di antara pimpinan fakultas hukum perguruan tinggi negeri. Penguatan kerja sama kelembagaan, pertukaran pengetahuan, dan pembahasan strategis diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan hukum serta memperkuat kesiapan institusi dalam menghadapi dinamika regulasi dan perkembangan teknologi.
Keikutsertaan Dekan Fakultas Hukum UPNVJ dalam forum tersebut sekaligus mencerminkan komitmen fakultas untuk berperan aktif dalam pengembangan jejaring akademik dan kerja sama antarfakultas hukum di tingkat nasional. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Fakultas Hukum UPNVJ diharapkan dapat terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan hukum yang adaptif, berkualitas, dan responsif terhadap tantangan era digital.