PANGKALPINANG, – Masih dalam rangkaian agenda akbar Rapat Badan Kerja Sama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Wilayah Barat, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) sukses menyelenggarakan Seminar Nasional pada Kamis (16/07/2026).
Bertempat di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, seminar kali ini mengusung tema yang sangat krusial bagi masa depan ekologi bangsa, yakni “Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan dan Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan di Era Transisi Energi”.
Forum ilmiah ini dihadiri oleh para pimpinan Fakultas Hukum PTN Wilayah Barat, praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, serta pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang lingkungan hidup dan industri pertambangan.
Peran Strategis Perguruan Tinggi Mengawal Transisi Energi
Acara diawali dengan sambutan dari Dekan FH UBB, Dr. Jeane Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum. Dalam pemaparannya, Dr. Jeane menekankan bahwa isu penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu tantangan terbesar di era modern, khususnya saat dunia tengah bergerak menuju transisi energi bersih.
“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk tidak sekadar mengamati, melainkan aktif menghasilkan pemikiran, riset mendalam, serta rekomendasi kebijakan. Kita berkomitmen mendukung terwujudnya tata kelola pertambangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi penuh pada perlindungan lingkungan,” tegas Dr. Jeane.
Senada dengan hal tersebut, Ketua BKS Dekan FH PTN Wilayah Barat, Dr. Suherman, S.H., LL.M., yang hadir sekaligus membuka acara secara resmi, menyatakan bahwa kolaborasi lintas universitas adalah kunci utama. Menurutnya, BKS Dekan FH PTN Wilayah Barat harus menjadi wadah yang responsif terhadap dinamika hukum nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam.
Sinergi Multisektoral dan Sudut Pandang Pakar
Seminar ini semakin berbobot dengan hadirnya Bupati Bangka, H. Fery Insani, S.E., M.M., sebagai keynote speaker. Ia menggarisbawahi pentingnya jalinan komunikasi yang solid antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, akselerasi ekonomi tidak boleh mengorbankan kepastian hukum dan kelestarian alam.
Memasuki sesi inti, diskusi panel menghadirkan dua narasumber yang membedah topik dari sudut pandang kebijakan daerah dan akademis:
Perspektif Pemerintah Daerah: Diwakili oleh Juhaeni (Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang), yang memaparkan strategi taktis pemerintah kota dalam menyelaraskan potensi ekonomi daerah dengan regulasi perlindungan lingkungan melalui koordinasi lintas sektor yang ketat.
Perspektif Akademis: Disampaikan oleh Prof. Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. Beliau membedah urgensi sistem hukum yang adaptif dan pengawasan yang efektif. Prof. Derita menekankan bahwa pergeseran paradigma menuju energi ramah lingkungan membutuhkan penegakan hukum yang konsisten agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam aktivitas pertambangan di lapangan.
Output dan Komitmen Bersama
Melalui penyelenggaraan seminar nasional ini, FH UBB bersama seluruh anggota BKS Dekan FH PTN Wilayah Barat berharap dapat melahirkan kesamaan visi dan pemahaman yang komprehensif. Gagasan, inovasi, serta poin-poin rekomendasi yang dirumuskan dalam forum ini nantinya akan diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan konkret demi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.