Jum’at 12 September 2025 — Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ) kembali menunjukkan kontribusinya dalam menumbuhkan wawasan praktis mahasiswa.
Melalui kajian lapangan, mahasiswa MBKM menganalisis Rapat Paripurna DPRD ke-3 Masa Sidang I yang membahas tiga agenda strategis:
Pengembangan ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi masa depan,
Pengelolaan pasar untuk peningkatan kualitas perdagangan lokal, dan
Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah.
Rapat ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, serta perwakilan instansi vertikal, yang menegaskan sinergi antara legislatif, eksekutif, dan aparatur pemerintahan dalam menentukan arah kebijakan.
Salah satu mahasiswa MBKM FH UPNVJ, Sabrina Novi Putri Listiana (NIM 2310611017), menjadikan rapat ini sebagai bahan pembelajaran. Menurutnya, forum resmi seperti ini memperlihatkan bagaimana teori yang dipelajari di kampus dapat dikaitkan langsung dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Relevansi Akademik dengan Bidang Hukum
Hukum Tata Negara (HTN):
Rapat Paripurna menjadi bukti nyata pelaksanaan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Keterlibatan eksekutif (Bupati dan jajarannya) mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014.Hukum Administrasi Negara (HAN):
Pembahasan pengelolaan pasar dan perubahan APBD erat kaitannya dengan prinsip good governance. Mahasiswa dapat mempelajari bagaimana kebijakan publik harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta berbasis hukum yang jelas.Hukum Ekonomi:
Agenda pengembangan ekonomi kreatif dan penataan pasar tradisional menunjukkan peran hukum ekonomi sebagai landasan kebijakan pembangunan. Regulasi yang tepat mampu mendukung UMKM, menjaga iklim usaha yang sehat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui pengalaman magang MBKM, mahasiswa FH UPNVJ tidak hanya belajar teori di ruang kuliah, tetapi juga mengasah kepekaan terhadap dinamika hukum dan kebijakan publik di lapangan. Analisis terhadap Rapat Paripurna DPRD ini menjadi contoh nyata bahwa MBKM membekali mahasiswa dengan pemahaman holistik—menghubungkan ilmu hukum, praktik pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat.