Jakarta, 9 Mei 2025, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta melaksanakan Seminar Nasional bertajuk The 7th National Conference On Law Studies (NCOLS) dengan tema “Pembangunan Hukum Untuk Menyelaraskan E-Commerce Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” sebagai salah satu bagian rangkaian agenda tahunan dalam perayaan Dies Natalis Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta yang ke-25.
Seminar Nasional ini mengundang pakar Praktisi di bidang Pemberdayaan Ekonomi masyarakat dan Hukum Pertahanan Bidang Tata Negara serta praktisi di bidang terkait, salah satunya adalah, Rifan Ardianto B.Sc., M.Sc., Ph.D. yang merupakan Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan. Beliau merupakan lulusan kampus top seperti Royal Melbourne Institute of Technology University Doctorate in Supply Chain & Logistics 2018, Bandung Institute of Technology (ITB) Master in Mathematics 2007 & Bandung Institute of Technology (ITB) Bachelor in Mathematics 2003. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Analisa Kemetrologian pada Direktorat Metrologi Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan 2018 – 2020, Beliau juga pernah menjadi Perencana Ahli Madya pada Direktorat Metrologi Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan 2020 – 2022 & Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan 2022 – 2022. Sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan 2022 – Sekarang.
Dalam pemaparannya, Rifan Ardianto B.Sc., M.Sc., Ph.D., yaitu pembicara memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan e-commerce di Indonesia per Mei 2025. Ekosistem PMSE di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dengan pertumbuhan transaksi e-commerce sebesar 2,36% pada Triwulan IV 2024 dan jumlah pengguna mencapai 65,65 juta (peningkatan 12% year-on-year). Digitalisasi perdagangan juga semakin meluas dengan 37,79% UMKM telah melakukan perdagangan secara digital pada 2022 dan 49,77% digitalisasi pasar rakyat melalui pembayaran QRIS. Pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui PP No. 80 Tahun 2019 dan Permendag No. 31 Tahun 2023 untuk menciptakan ekosistem PMSE yang sehat, adil, dan bermanfaat dengan fokus pada perlindungan konsumen, pemberdayaan UMKM, dan pengutamaan produk lokal. Pengawasan dilaksanakan melalui Tim Asistensi Pengawasan PMSE yang beranggotakan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Perdagangan juga mendorong digitalisasi perdagangan melalui kampanye Bangga Buatan Indonesia yang berhasil mendorong 73% konsumen untuk berbelanja produk lokal. Tantangan ke depan termasuk menyiapkan 9 juta talenta digital untuk memenuhi kebutuhan industri dan memaksimalkan peran generasi muda dalam ekonomi digital, khususnya mengingat pada tahun 2030 mayoritas penduduk Indonesia akan terdiri dari Generasi Z dan Milenial yang memiliki potensi dan keunggulan sebagai digital-natives.
Dalam rangka mewujudkan komitmen serta tujuan yang terkandung dalam poin-poin SDGs, peran Perguruan Tinggi menjadi sangat penting dalam menyumbangkan pemikiran, riset, serta advokasi kebijakan yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan terlaksananya The 7th National Conference On Law Studies (NCOLS), Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta menyelenggarakan seminar nasional ini sebagai platform yang diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara para ahli, praktisi, dan akademisi dalam mendukung upaya terlaksananya SDGs. Di samping itu, diharapkan pula bahwa diskusi dan pemikiran yang dihasilkan dari seminar ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat implementasi kebijakan lingkungan hidup serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.