Sabtu, 9 November 2024 – Program Sustainable Village 2024 (SUSVILL 2024) kembali menghadirkan inovasi dalam pengembangan desa berkelanjutan. Tahun ini, program ini menggandeng Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta (FH UPNVJ) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UPNVJ untuk melaksanakan advokasi kesejahteraan masyarakat kampung Cijantur, Kabupaten Bogor.
Dengan dukungan penuh dari Camy.id sebagai sponsor utama, program ini semakin kuat dalam mewujudkan desa yang berdaya dan mandiri. Melalui pendekatan advokasi berbasis data, kegiatan ini melibatkan Focus Group Discussion (FGD) dan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan diajukan kepada dinas terkait. “Dengan DIM berbasis data dan suara masyarakat, kami berharap kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan,” ujar salah satu perwakilan FH UPNVJ.
Isu Legalitas Tanah:
Dalam sesi diskusi, banyak warga mengeluhkan persoalan legalitas tanah. Beberapa masyarakat belum memiliki sertifikat resmi akibat proses administrasi yang kompleks dan biaya yang tidak terjangkau. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang diharapkan menjadi solusi, masih bergantung pada kondisi di masing-masing wilayah.
“Proses penerbitan sertifikat tanah memakan waktu minimal enam bulan, dan ini belum termasuk hambatan yang muncul akibat keterbatasan pemahaman masyarakat akan pentingnya legalitas tanah,” ungkap seorang perwakilan dari RT di Kampung Cijantur. Masalah ini diperparah oleh kurangnya kesepakatan warga dalam musyawarah tingkat RT.
Isi Pernikahan Dini:
Pernikahan dini menjadi masalah kedua yang diangkat dalam FGD. Banyak anak di Kampung Cijantur menikah pada usia yang sangat muda, bahkan ada yang baru berusia 13 tahun. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi, tetapi juga mempengaruhi administrasi kependudukan.
“Nikah muda sering dilakukan tanpa melibatkan KUA, melainkan hanya melalui tokoh agama. Ini menyebabkan data kependudukan menjadi tidak tertata dengan baik,” ujar Bang Amodra, narasumber dari LKBH FH UPNVJ. Beliau juga menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini.
Para peserta juga mencatat bahwa rasa takut kehilangan pasangan menjadi salah satu alasan utama pernikahan dini. Sayangnya, sosialisasi dari Puskesmas mengenai bahaya pernikahan dini masih sangat minim. Edukasi lebih lanjut, termasuk aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan agama, sangat dibutuhkan untuk mencegah praktik ini.
Solusi dan Langkah Konkret dari Hasil FGD
Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain:
- Legalitas Tanah
- Memperluas sosialisasi program PTSL di desa.
- Menyusun strategi pengelolaan tanah yang melibatkan semua pihak di tingkat RT.
- Pernikahan Dini
- Meningkatkan sosialisasi bahaya pernikahan dini melalui kolaborasi dengan Puskesmas dan tokoh masyarakat.
- Memberikan edukasi kepada orang tua tentang peran penting mereka dalam mencegah pernikahan dini.
- Permasalahan Lain
- Mengatasi keberadaan rentenir dengan menyusun contoh draft perjanjian hutang piutang yang legal dan aman.
- Melaporkan jalan rusak melalui Ombudsman dan media sosial untuk mendapat perhatian dinas terkait.
“Langkah konkret ini menjadi awal dari perubahan positif. Dengan kolaborasi antara akademisi dan masyarakat, kami yakin Warga Cijantur dapat menjadi contoh kampung yang tanggap terhadap isu-isu hukum dan sosial,” tutup perwakilan FH UPNVJ.
Dengan dukungan maksimal dari Camy Indonesia, SUSVILL 2024 semakin optimis dalam mendorong perubahan nyata di Kampung Cijantur. Melalui DIM yang berbasis data dan aspirasi masyarakat, program ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kondisi lapangan.
FGD ini hanyalah salah satu langkah awal dari rangkaian panjang program SUSVILL 2024. Kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan sponsor utama seperti Camy Indonesia menjadi bukti bahwa sinergi semua pihak dapat menghadirkan perubahan signifikan.
