Kamis – 16 November 2023, Panitia Musyawarah DPD RI dalam menyusun Pedoman Umum Pelaksanaan Pengawasan DPD RI sebagai Pengganti Peraturan DPD Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI. Berkenaan dengan hal tersebut, guna mendapat masukan dan pandangan Yang lebih komprehensif, maka Panitia Musyawarah DPD RI akan melaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum UPN VETERAN JAKARTA dan dilaksanakan di Auditorium Bhineka Tunggal Ika lantai 4, Gedung Rektorat UPN “VETERAN” JAKARTA. Kegiatan ini dipimpin oleh Koordinator tim program dan mekanisme kerja panitia musyawarah yaitu Bapak Ir. H. Darmansyah Husein. Pada kesempatan ini juga diawali oleh sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik UPN Veteran Jakarta Bapak Dr. Henry Binsar Hamonangan Sitorus, S.T., M.T. dan di buka secara resmi oleh pembukaan Koordinator Tim Program dan Mekanisme Kerja DPD-RI yaitu Bapak Ir. H. Darmansyah Husein. Kegiatan pada hari ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan dari para anggota DPD-RI, Pihak Rektorat UPN VETERAN JAKARTA, Dosen Fakultas Hukum dan Mahasiswa Fakultas Hukum UPN VETERAN JAKARTA.
Pada kegiatan kali ini juga dilaksanakan penyampaian materi oleh para narasumber yang merupakan akademisi yaitu Dr. Ahmad Ahsin Tohari (Dosen FH UPN Jakarta) dan Prof. Djohermansyah Djohan, M.A. (Praktisi/Akademisi). Para narasumber memfokuskan materi pada penjelasan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki DPD RI dalam bentuk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang oleh pemerintahan daerah serta pembahasan mengenai konsep dimensi kerja pelaksanaan fungsi DPD RI. Semoga dengan diadakannya Focus Groub Discussion ini dapat memperjelas posisi DPD-RI sebagai lembaga negara yang memiliki peran serta dalam menyuarakan aspirasi² masyarakat daerah yang beranekaragam
