30 Oktober 2024, Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, berperan sebagai narasumber dalam Legislative Drafting Training Intermediate Level, sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh Jimly School of Law and Government (JSLG). Pelatihan ini diikuti oleh 20 pegawai terpilih dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai bagian dari Gelombang I peserta, yang mendapat kesempatan untuk mendalami proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tingkat pemahaman yang lebih kompleks.
Prof. Wicipto menyampaikan materi dengan topik Peran, Fungsi, dan Tujuan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pemaparannya, Prof. Wicipto menjelaskan pentingnya Prolegnas sebagai acuan utama dalam penyusunan peraturan di Indonesia. Menurutnya, Prolegnas tidak hanya berfungsi sebagai daftar prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin bahwa peraturan yang dibentuk relevan, sinkron, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta visi pembangunan nasional.
Beliau menyoroti bahwa keberhasilan Prolegnas bergantung pada peran serta berbagai pihak, termasuk para pembuat kebijakan di kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Prolegnas, tambah Prof. Wicipto, juga memainkan peran penting dalam memperkuat struktur hukum nasional yang responsif terhadap tantangan global, seperti isu perubahan iklim, perlindungan hak asasi manusia, serta kebutuhan akan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital.
Pelatihan Legislative Drafting ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami teknik-teknik penyusunan undang-undang yang baik, mulai dari identifikasi masalah hukum hingga penyusunan naskah akademik dan draf undang-undang yang berkualitas. Dengan pelatihan ini, diharapkan para pegawai Kementerian ATR/BPN mampu berkontribusi secara efektif dalam menyusun peraturan yang memenuhi standar legal drafting dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
Para peserta pelatihan tampak antusias mengikuti materi yang diberikan. Melalui sesi diskusi dan studi kasus, mereka mendapatkan wawasan praktis mengenai bagaimana menyusun rancangan undang-undang yang berkualitas dan mengutamakan kepentingan publik.
Jimly School of Law and Government berharap, melalui pelatihan ini, para peserta dapat semakin memahami pentingnya penyusunan peraturan yang sistematis dan berbasis kebutuhan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, diharapkan mereka dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam mendukung Prolegnas dan memastikan bahwa setiap peraturan yang dibentuk mampu menjawab tantangan hukum di masa depan.
