18 Juli 2024 – Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta mengadakan Finalisasi Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang Bertempat di Veranda Hotel Pakubuwono, Jakarta Selatan.

Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Tarumanegara)

Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Tarumanegara memberikan Materi mengenai Strategi dalam membangun Program Studi Hukum Bisnis yang Unggul. Dalam paparan materinya beliau menekankan beberapa poin yaitu:

  • Tren Pasar Tenaga Kerja Berubah Pasca Pandemi Covid-19

  • Faktor Penyebab Lulusan Perguruan Tinggi Sulit Mendapatkan Pekerjaan
  • Peran Perguruan Tinggi dalam Melahirkan Mahasiswa Hukum yang Memiliki Daya Bersaing

  • Strategi Untuk Memastikan Kurikulum Selalu Relevan Dengan Perkembangan dan Kebutuhan Pasar

  • Kompetensi dan Keahlian Spesifik Yang Harus Dimiliki Oleh Lulusan Hukum dan,

  • Metode Pengajaran dan Evaluasi yang Paling Efektif Dalam Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa

Berita Terkait :  Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) Dosen Hukum Perdata UPN "Veteran" Jakarta Gelar Pendampingan Hukum di Kelurahan Bahagia Bekasi

Beliau juga membreakdown instrumen Prodi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang menjadi catatan bahwa prodi hukum bisnis ini kurang flexibility. Sebagai contoh, dari luar negeri ada jurusan yang tidak hanya hukum tetapi juga psychology, seperti Department Of Law and Psychology. Jadi walaupun orang hukum tetapi tetap belajar mengenai psikologi. Jadi perlu adanya kajian multidisiplin.

Berita Terkait :  TATA TERTIB PERKULIAHAN SECARA DARING PRODI HUKUM PROGRAM MAGISTER FH UPNVJ SEMESTER GANJIL TA. 2023/2024

Beliau menambahkan banyak lulusan saat ini tidak mengetahui mengenai Perencanaan Wilayah Kota (Building and Planning) maka untuk kurikulum prodi bisnis UPN “Veteran” Jakarta dapat memasukkan PWK, apakah menjadi mata kuliah tersendiri atau dimasukkan ke dalam RPS. Kemudian Legal Due Diligence lebih baik ditempatkan di semester 1, namun alangkah lebih baiknya setiap semester pun terdapat mata kuliah Legal Due Diligence.

Penyerahan Plakat dari Dekan FH UPNVJ kepada Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Tarumanegara
Sesi foto bersama dengan para Narasumber
Share

Contact Us

× Ada yang bisa dibantu?