Jakarta, 12 November 2025 — Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) yang tengah melaksanakan Magang Mandiri Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memperoleh pengalaman langsung dalam proses pengawasan kebijakan publik melalui keikutsertaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
RDP tersebut diselenggarakan di Gedung Nusantara I DPR RI dan dipimpin oleh Pimpinan Komisi IX dengan agenda utama evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta peninjauan tingkat penyerapan anggaran tahun 2025. Rapat dinyatakan kuorum dengan kehadiran 23 anggota dari delapan fraksi dan dibuka pada pukul 10.00 WIB. Dalam kegiatan ini, mahasiswa FH UPNVJ turut menyimak jalannya rapat serta berperan dalam penyusunan notulensi resmi.
Dalam pemaparannya, Badan Gizi Nasional menyampaikan capaian Program MBG yang telah menjangkau lebih dari 42 juta penerima manfaat melalui pembentukan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini, tercatat lebih dari 541 ribu petugas terlibat dengan potensi penambahan ribuan SPPG baru. Dari total pagu anggaran sebesar Rp71 triliun, realisasi anggaran mencapai 61,23 persen. BGN juga mengajukan tambahan anggaran sehingga total kebutuhan tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp99 triliun.
Selain capaian, BGN turut memaparkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan program, termasuk isu pemerataan, keamanan pangan, percepatan pembangunan SPPG di wilayah terpencil, serta penguatan tata kelola. BGN juga menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang mencakup peningkatan efisiensi, pelatihan sumber daya manusia, penegakan standar higienitas, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Rapat berlangsung dinamis dengan pendalaman dari para anggota Komisi IX DPR RI. Berbagai masukan dan penegasan disampaikan, antara lain terkait efektivitas distribusi MBG di seluruh daerah, transparansi dan digitalisasi sistem, pengawasan kualitas makanan, mitigasi risiko keracunan, kepastian label halal, dukungan terhadap UMKM lokal, keamanan siber, hingga perlunya percepatan penyusunan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum Program MBG. Komisi IX juga menekankan pentingnya pengawasan anggaran agar tepat sasaran serta meminta BGN menyampaikan laporan lengkap paling lambat 26 November 2025.
Keikutsertaan mahasiswa FH UPNVJ dalam forum ini memberikan pemahaman nyata mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. Mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana prinsip check and balances, akuntabilitas anggaran, serta tata kelola kebijakan publik dijalankan melalui mekanisme rapat yang formal, sistematis, dan berbasis data.
Melalui kegiatan magang MBKM di DPR RI, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta terus mendorong mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis yang relevan dengan bidang keilmuan. Keterlibatan dalam RDP Komisi IX ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara regulasi, implementasi kebijakan, dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di bidang pangan dan gizi.