Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

Professor of Constitutional Law

Wicipto Setiadi lahir di Purbalingga pada 11 September 1957. Beliau menyelesaikan gelar sarjananya di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta pada 1982. Kemudian melanjutkan program magister di program magister UNPAD Bandung pada 1991. Ia melanjutkan program doktor di Fakultas Hukum UI pada 2003. Sejak 1 September 2017 ia menjadi dosen tetap di fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sampai sekarang. Sebelumnya, beliau merupakan Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM pada 2015-2017, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM pada 2014-2015, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM 2010-2014. Kemudian, ia aktif mengajar dan menguji di berbagai universitas di tingkat Magister Hukum, seperti Fakultas Hukum UGM, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penguji eksternal Disertasi Program Doktoral di Fakultas Hukum UI, UGM, UNDIP, UNPAD. Dosen pelatihan perancangan perundang-undangan, Badan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, beliau juga ketua/anggota dalam beberapa tim penyusun di Kementerian Hukum dan HAM dan beberapa kementerian lainnya. Selama menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, beliau mengajar hukum tata negara, perancangan undang-undang, dan politik hukum.

Pelatihan/Kursus yang diikuti: Kursus Perancangan Undang-Undang di Belanda, 1985-1986; Tahap Program di Institut Van Vollenhoven, Universitas Leiden, Belanda, 1996; Kursus Hukum Internasional, Monash University, Melbourne, Australia, Mei sampai Juni 2000; Pelatihan Disrupsi, Reformulasi Strategi di Era Disrupsi, Rumah Perubahan Rhenald Kasali, Mei 17-18, 2017; Pelatihan Peninjau Penelitian Batch XVII 23-27 September 2019. Beberapa karya ilmiah yang dibuat, melingkupi; Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Sebuah Perbandingan, Rajawali Press Publisher, 1994, Perkembangan Hukum Nasional, Dalam Buku Beberapa Pemikiran Tentang Perkembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Liber Amicorum for Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H., Editor: Elly Erawaty, Bayu Seto Hardjowahono, and Ida Susanti, Publisher of PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011; Naskah Akademik setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Journal of Indonesian Legislation Vol. 8 No. 4, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Desember 2011; Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum, Journal of Rechtsvinding Media for National Law Development, Vol. 1 No. 1, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Pembinaan Hukum Nasioanl, Kementerian Hukum dan HAM April 2012;

Dukungan Politik Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, Journal of Rechtsvinding National Law Development Media, Vol. 2 No. 3, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Desember 2012; Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Buku Kumpulan Tulisan) Problematika Hukum dan Keadilan di Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Juli 2014; Korupsi di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasinya, Indonesian Legislation Journal, Vol. 15 No. 3, September 2018; Penyederhanaan Peraturan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha, Journal of Rechts Vinding: Media for National Law Development, Volume 7, No. 3, Desember 2018; Urgensi Reformasi Regulasi Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Indonesia, Udayana Master Law Journal, Volume 7, No. 4, Desember 2018, Implementasi Reformasi Regulasi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha. 4, Desember 2018, Implementasi Alternatif Penahanan untuk Menangani Permasalahan Pengungsi di Indonesia, Padjadjaran Jounal of Law, Volume 6 Number 1 Year 2019 (ISSN 2460-1543) (e-ISSN 2442-9325), Restrukturisasi Kelembagaan untuk Mempertahankan Reformasi Regulasi di Indonesia, Hasanuddin Law Review, Volume 5 Issue 1, April 2019, Implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dikaitkan Dengan Model Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Di Tanjungsari Kabupaten Bogor (Wicipto Setiadi, Muhammad Arafah Sinjar, Heru Sugiyono), Journal of Rechts Vinding, National Law Development Media, Volume 8, Number 1, April 2019, Restrukturisasi Lembaga Regulasi.

Harian Kontan 22 Juli 2019, Menggagas Undang-Undang Sapu Bersih, Koran Sindo Selasa, 5 November 2019, Indonesia Negara Regulasi? Koran Sindo Kamis, 21 November 2019, Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Perpres Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 13, No 3 (2019), Edisi November, Ibu Kota Negara Masa Depan, Koran Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019, Asas Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, (Wicipto Setiadi dan Beniharmoni Harefa), Jurnal Internasional Inovasi, Kreativitas, dan Perubahan. www.ijicc. Net, Volume 9, Issue 7, 2019, Penolakan Gugatan Indonesia oleh WTO atas Kebijakan Australia Terkait Kemasan Rokok Polos (Muhammad Dwi Khabiburohman, Wicipto Setiadi, Suherman), Jurnal Esensi Hukum, Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Volume 1 No. 1, Desember 2019, Penyederhanaan Regulasi Melalui Pendekatan Omnibus Law Suatu Keniscayaan, Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-57 UPN Veteran Jakarta, 7 Januari 2020. Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional, De Jure Jurnal Penelitian Hukum, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020. Penundaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Jurnal Rechtvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 9 Nomor 3, Desember 2020. Dampak Perubahan Daftar Negatif Investasi di Bidang Pariwisata Terhadap Investasi (Suatu Analisis Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016),

Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 2, Desember 2020: 234-257. Jalan Panjang Pemerintahan Daerah di Indonesia: Dari Kemerdekaan Indonesia hingga Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, ISSN (print): 2644-0679, ISSN (online): 2644-0695 Volume 04 Edisi 01 Januari 2021. Reformasi Regulasi dalam Mendukung Kemajuan Indonesia, Italienisch ISSN: 0171-4996, Vol. 11, No.1, 2021, hal 180-189 (Terindeks Scopus Q3). Masalah Hukum Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia: Haruskah Dinyatakan sebagai Keadaan Darurat? Jurnal Arkeologi Mesir / Egyptology PalArch Vol. 18 No. 7 (2021) Diterbitkan 2021-04-11 (Terindeks Scopus Q3). Reformasi Regulasi: Sebuah Gagasan untuk Meregulasi di Indonesia, Prosiding Konferensi Internasional Hukum dan Hak Asasi Manusia ke-1 Tahun 2020 (ICLHR 2020) di Atlantis Press. Perjuangan Indonesia untuk Perdamaian dan Keadilan: Pandangan Selayang Pandang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) 16, Prosiding Konferensi Internasional ke-2 tentang Hak-Hak Dasar, I-COFFFEES 2019, 5-6 Agustus 2019 di Unila, Bandar Lampung dalam European Union Digital Library (EUDL). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Proses Pembentukan Undang-Undang: Studi Kasus dalam Proses Pembentukan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Jurnal Hukum, Etika dan Regulasi Volume 24, Edisi Khusus 1, 2021. Informasi publikasi lainnya dapat melalui Google Scholar Wicipto Setiadi dan Sinta ID ……… Email: wiciptosetiadi@upnvj.ac.id

Contact Us

× Ada yang bisa dibantu?