Mataram, 12 November 2024 — Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram menggelar kuliah tamu bersama Guru Besar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Prof. Dr. Wicipto Setiadi, SH. Kuliah tamu yang dihadiri lebih dari 100 mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum ini membahas topik “Peraturan Perundang-undangan dan Aturan Kebijakan dalam Sistem Hukum Indonesia.” Kegiatan ini diadakan untuk memberikan wawasan mendalam terkait peran serta dinamika hukum perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam konteks pemisahan antara instrumen hukum perundang-undangan dengan aturan kebijakan yang seringkali tidak mudah dibedakan dalam praktik.
Dalam paparannya, Prof. Wicipto menggarisbawahi peran penting kedua instrumen hukum tersebut dalam sistem hukum nasional. Ia menekankan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peraturan perundang-undangan dan kebijakan menjadi dua komponen yang sangat diperlukan, meskipun keduanya seringkali saling tumpang tindih dan sulit untuk dipisahkan secara tegas dalam praktik hukum.
Pentingnya Peraturan Perundang-undangan dan Aturan Kebijakan
Prof. Wicipto menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah instrumen hukum yang memiliki karakteristik perintah dari otoritas hukum yang lebih tinggi. Ia menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan didasari pada asas hierarki yang ketat, di mana aturan yang lebih tinggi memberikan legitimasi terhadap aturan di bawahnya. Dengan kata lain, peraturan ini diikat oleh struktur hirarkis yang berorientasi pada stabilitas dan konsistensi hukum.
Sementara itu, aturan kebijakan lebih berbasis pada asas kewenangan yang melekat pada lembaga atau pejabat yang berwenang dalam pemerintah. Aturan kebijakan tidak selalu terikat pada struktur hierarki yang kaku, tetapi memberikan fleksibilitas bagi pejabat atau lembaga untuk menyesuaikan tindakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Prof. Wicipto menegaskan bahwa meski memiliki pendekatan berbeda, kedua instrumen ini dapat dilakukan pengujian secara hukum, di mana peraturan perundang-undangan diuji terhadap peraturan yang lebih tinggi, sementara aturan kebijakan diuji berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dekan FH UPN Veteran Jakarta Apresiasi Program Visiting Professor
Di tempat terpisah, Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Dr. Suherman, SH, LLM, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kuliah tamu ini sebagai bagian dari program Visiting Professor. Dr. Suherman menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang dirancang untuk memperluas wawasan hukum mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam program ini, para Guru Besar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta berkeliling ke sejumlah universitas untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangan terkait berbagai isu hukum nasional maupun internasional.
Menurut Dr. Suherman, kuliah tamu yang disampaikan oleh Prof. Wicipto ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa hukum di Universitas Mataram. Selain memperkaya wawasan mereka terkait dinamika perundang-undangan dan aturan kebijakan, mahasiswa juga mendapat kesempatan berdialog langsung dengan pakar hukum yang memiliki pengalaman mendalam dalam dunia akademik dan praktik hukum di Indonesia.
“Kami berharap program ini dapat mempererat hubungan antarfakultas hukum di Indonesia dan mendorong kolaborasi dalam pengembangan ilmu hukum, penelitian, serta peningkatan kualitas lulusan,” ungkap Dr. Suherman.
Respon Positif Mahasiswa Universitas Mataram
Mahasiswa FHISIP Universitas Mataram memberikan respon positif terhadap kegiatan kuliah tamu ini. Mereka merasa bahwa pemaparan Prof. Wicipto membuka cakrawala baru mengenai konsep dan implementasi hukum perundang-undangan serta aturan kebijakan dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa mahasiswa menyatakan bahwa materi yang dibawakan memberikan mereka pemahaman baru mengenai pentingnya mengetahui perbedaan antara peraturan yang mengikat dan kebijakan yang fleksibel, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Dengan adanya kuliah tamu seperti ini, diharapkan mahasiswa dapat memperkaya pengetahuan serta meningkatkan daya kritis mereka terhadap dinamika hukum di Indonesia, terutama dalam memahami peran perundang-undangan serta aturan kebijakan yang terus berkembang seiring waktu.
