Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang sedang dalam proses pembahasan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan DPR RI saat ini, kelak akan menjadi dasar hukum tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Negara (IKN). Untuk mengakomodasi masukan-masukan konstruktif dari masyarakat dan para akademisi, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta menyelenggarakan Konsultasi Publik RUU IKN.

Acara dilaksanakan pada Selasa, 28 Desember 2021 secara hybrid luring dan daring dengan mengundang beberapa pakar, akademisi, perwakilan mahasiswa serta terbuka bagi masyarakat umum. Tema besar yang diangkat dalam Konsultasi Publik ini adalah model pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara serta penguatan pertahanan negara. Beberapa pakar yang diundang dalam acara ini antara lain Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Prof. Ni’matul Huda, S.H., M.H. dan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. yang secara khusus memberikan masukannya terkait model pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara. Selain itu turut serta hadir pakar pertahanan dan keamanan negara yang juga akademisi senior, Kusnanto Anggoro, Ph.D. dan Anton Aliabbas, Ph.D. akademisi dari Paramadina Graduate School of Diplomacy Universitas Paramadina.

Berita Terkait :  Mahasiswa Fakultas Hukum Menjuarai Juara 2 lomba Paper Presentation: The 11th Business Law Competition: PIALA HAFNI SJAHRUDDIN 2021 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Konsultasi Publik RUU IKN diawali dengan pemaparan dari Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M. selaku Staf Ahli Menteri PPN bidang Hubungan Kelembagaan dan Bogat Widyatmoko, S.E., M.A. selaku Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas RI, serta perwakilan Tim Pokja Bappenas RI. Acara ini sekaligus sebagai forum sosialisasi dan diskusi kepada masyarakat terkait target pemindahan Ibu Kota Negara ke kawasan yang baru di Kalimantan Timur. Berbagai masukan, pandangan dan kritik diberikan oleh para pakar dan peserta Konsultasi Publik sebagai bahan kajian bagi Bappenas RI agar wacana pemindahan Ibu Kota Negara dapat dilaksanakan secara matang dan mendalam untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia.

Berita Terkait :  Prodi Hukum UPN “Veteran” Jakarta Bersama Dengan LP3M dan 10 Prodi UPNVJ Terakreditasi FIBAA melaksanakan Studi Banding ke Universitas Udayana, Bali

Video acara dapat disaksikan pada link : https://youtu.be/zwdfTs6IUH4 | atau kunjungi youtube channel : IKN Indonesia

Share

29 comments on ““Konsultasi Publik RUU Ibu Kota Negara: Model Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara dan Penguatan Pertahanan Negara” bersama dengan Kementerian PPN/BAPPENAS Republik Indonesia

  1. luaterra – farmacia y parafarmacia online [url=https://confiapharma.com/#]algidol se puede comprar sin receta[/url] omeopatici farmacia online

  2. comprar codeina sin receta [url=http://confiapharma.com/#]pectox lisina se puede comprar sin receta[/url] farmacia sao joao online

  3. comprar pastillas anticonceptivas sin receta [url=http://confiapharma.com/#]Confia Pharma[/url] metilfenidato sin receta comprar

  4. farmacia carol compra online [url=http://confiapharma.com/#]furosemida se puede comprar sin receta[/url] rubifen comprar sin receta

  5. se puede comprar escitalopram sin receta [url=https://confiapharma.shop/#]lexxema se puede comprar sin receta[/url] la azitromicina se puede comprar sin receta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Contact Us

×