31 Oktober 2024, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Workshop Penguatan Rancangan Revisi Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022, yang mengatur tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) serta Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2025-2029. Acara ini bertujuan untuk memperkuat kerangka kerja TPB/SDGs dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan perkembangan isu dan kebutuhan nasional yang semakin kompleks.
Workshop ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa revisi Perpres No. 111 Tahun 2022 sangatlah penting, mengingat tantangan pembangunan berkelanjutan semakin dinamis dan beragam.
Sebagai pembicara utama, Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas, Ibu Vivi Yulaswati, Ph.D., yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Nasional TPB/SDGs, memberikan pandangannya mengenai strategi yang harus diambil untuk mencapai SDGs di seluruh wilayah Indonesia. Beliau menekankan pentingnya pembaruan kebijakan guna memastikan bahwa tujuan TPB dapat diraih secara adil dan inklusif. Selain itu, turut hadir Prof. Jatna Supriatna, M.Sc., Ph.D., dari SDGs Hub Universitas Indonesia, yang menguraikan isu-isu global yang berdampak pada SDGs di Indonesia.
Topik lain yang dibahas dalam workshop ini adalah Urgensi Revisi Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta sekaligus Tim Pakar TPB/SDGs. Prof. Wicipto menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan guna menghadapi tantangan pembangunan yang bersifat dinamis dan multidimensional, seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, serta akses yang lebih merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Workshop ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, filantropi, perguruan tinggi dan pusat studi SDGs, pelaku usaha, koperasi, UMKM, dan tim pakar TPB/SDGs. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan yang kuat dari berbagai sektor untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia.
Dalam diskusi ini, para peserta berbagi pandangan dan pengalaman mereka terkait tantangan yang dihadapi dalam implementasi TPB/SDGs. Hasil dari diskusi ini akan diintegrasikan ke dalam Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs periode 2025-2029, yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan.
Bappenas berharap bahwa melalui inisiatif ini, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi dapat terus terjalin kuat. Dengan demikian, langkah-langkah strategis dalam mencapai SDGs dapat diwujudkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia, menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan yang semakin mendesak.
