Jakarta – 31 Januari 2025, Panitia musyawarah DPD RI dengan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta berhasil melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyusunan Mekanisme dan Format Pelaporan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat” yang diselenggarakan di UPN “Veteran” Jakarta. Diskusi ini menghadirkan berbagai tokoh penting, di antaranya Rektor UPN “Veteran” Jakarta Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm, Dekan Fakultas Hukum Dr. Suherman, S.H., L.L.M, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung, serta Ketua PPU Koordinator Tim DPD RI Dr. Abdul Kholik, S.H., M.Si.
Acara ini bertujuan untuk membahas penyusunan mekanisme dan format pelaporan yang efektif dalam mengelola hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Para peserta diskusi sepakat bahwa penyusunan laporan yang terstruktur dan sistematis dapat mempermudah proses penyampaian aspirasi masyarakat ke lembaga legislatif, serta meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan.
Dr. Agustin Teras Narang, S.H. Sebagai salah satu narasumber, anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah mengungkapkan pentingnya penyusunan laporan yang efektif dan efisien di sidang paripurna DPD RI. Ia menekankan perlunya sistem yang dapat mengelola data aspirasi dengan cara yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan selama reses dapat langsung diterjemahkan menjadi kebijakan yang mengatasi permasalahan masyarakat di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Ali Imran Nasution, S.H., M.H. Dosen FH UPNVJ juga berkesempatan menjadi narasumber beliau membahas tentang pentingnya pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah dalam percepatan penyelesaian permasalahan di tingkat daerah, bahwa dengan adanya format pelaporan yang jelas dan terstandarisasi, proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan akurat, sehingga masalah yang ada di daerah bisa segera ditangani.
Diskusi ini menjadi langkah penting dalam memperbaiki mekanisme pelaporan dan pengelolaan aspirasi masyarakat, serta sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan transparan dalam menangani permasalahan di daerah