Jakarta, 13 November 2025 — Dalam upaya memperkuat budaya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi di lingkungan perguruan tinggi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada awal tahun akademik 2025.
Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui informasi penyelenggaraan lembaga publik, termasuk universitas negeri. Selain itu, dasar hukum lain yang menjadi pijakan pelaksanaan sosialisasi ini adalah UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Rektor UPNVJ No. 683/UN61/HK.03.01/2023 tentang PPID UPN Veteran Jakarta, dan Keputusan Rektor No. 2186/UN61/HK.03.01/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan UPNVJ.
Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) berperan penting sebagai garda depan penyampaian informasi publik kepada masyarakat. PPID bertugas memastikan setiap informasi yang dimiliki fakultas — baik dalam bentuk dokumen, data, maupun laporan — dapat diakses secara mudah, cepat, dan tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“PPID adalah wajah keterbukaan lembaga. Melalui PPID, publik dapat mengetahui berbagai kebijakan, program, serta kinerja fakultas secara transparan,” ujar salah satu pemateri.
Sosialisasi ini juga menyoroti pergeseran paradigma dari rezim informasi tertutup menjadi terbuka pasca reformasi. Sebelum adanya UU Keterbukaan Informasi Publik, banyak data lembaga publik yang sulit diakses oleh masyarakat. Kini, melalui PPID, Fakultas Hukum berkomitmen memberikan layanan informasi yang inklusif, berbasis teknologi, serta terdokumentasi dengan baik.
“Perubahan ini bukan hanya administratif, tetapi juga kultural. Kami ingin seluruh civitas akademika terbiasa dengan budaya transparansi dan pertanggungjawaban publik,” tegas salah satu dosen FH UPNVJ yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Tugas dan Tanggung Jawab PPID Fakultas Hukum
Dalam struktur UPN “Veteran” Jakarta, PPID memiliki tanggung jawab untuk:
Memberikan pelayanan informasi publik, menjawab permintaan informasi dari masyarakat, dan memastikan ketersediaan data secara cepat.
Mengkoordinasikan pengumpulan data dan dokumen dari seluruh unit kerja, agar informasi publik selalu mutakhir dan mudah diakses.
Menyusun serta memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala, minimal satu kali dalam sebulan.
Informasi yang wajib diumumkan meliputi profil fakultas, struktur organisasi, kebijakan akademik, laporan keuangan, hingga kinerja tahunan fakultas.
Kategori Informasi Publik
Materi sosialisasi juga menjelaskan kategori informasi publik yang wajib disediakan:
Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, seperti profil lembaga, program kegiatan, dan laporan keuangan.
Informasi yang wajib tersedia setiap saat, seperti hasil keputusan, rencana kegiatan, dan dokumen keuangan.
Informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, yaitu informasi yang dapat menghambat penegakan hukum, mengancam keamanan negara, atau mengungkap rahasia pribadi.
Penguatan Layanan Informasi Publik Fakultas Hukum
Melalui kegiatan ini, Fakultas Hukum UPNVJ menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari universitas yang transparan dan berintegritas. Fakultas juga tengah mengembangkan sistem pelayanan PPID berbasis teknologi informasi digital, termasuk formulir permohonan informasi daring yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif antara peserta dan tim PPID Fakultas Hukum. Para dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa antusias berdiskusi mengenai mekanisme pengajuan informasi dan pentingnya dokumentasi yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan fakultas.
Menuju Fakultas Hukum yang Transparan, Akuntabel, dan Informatif
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta semakin memahami pentingnya transparansi informasi sebagai bagian dari tata kelola fakultas yang baik (good governance).
PPID FH UPNVJ bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, sesuai dengan semangat universitas yang menjunjung nilai Bela Negara dalam setiap aktivitas akademik dan pelayanan publiknya.