Jakarta, 25 Agustus 2025 – Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ) kembali menegaskan perannya dalam kancah hukum nasional. Hal ini tampak dari keterlibatan Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M., dosen FH UPNVJ, sebagai salah satu dari empat narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta.
Forum ini membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia mengenai Ekstradisi, sebuah agenda penting dalam memperkuat instrumen hukum Indonesia menghadapi kejahatan lintas negara.
Urgensi Perjanjian Ekstradisi
Dalam paparannya, Dr. Diani menekankan bahwa perjanjian ekstradisi Indonesia–Rusia harus segera disahkan. Pasalnya, ancaman kejahatan lintas batas semakin kompleks, meliputi korupsi, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, terorisme, hingga kejahatan siber.
Menurutnya, mekanisme ekstradisi lama yang hanya mengandalkan “hubungan baik antarnegara” sering tidak efektif, memakan waktu lama, dan tidak memberikan kepastian hukum. “Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang jelas, pasti, dan efisien agar tidak terus-menerus dirugikan,” tegasnya.
Pendekatan Akademik dalam Analisis RUU
Menariknya, Dr. Diani tidak hanya berbicara dalam tataran normatif, tetapi juga memperkenalkan pendekatan akademik dalam menilai urgensi RUU ini. Ia memaparkan dua metode ilmiah, yaitu:
Regulatory Impact Assessment (RIA): Penilaian sistematis untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar efektif, efisien, dan memberikan manfaat luas.
Cost-Benefit Analysis (CBA): Analisis manfaat-biaya yang memberikan gambaran rasional terkait kelayakan kebijakan.
Hasil simulasi menunjukkan Benefit-Cost Ratio mencapai 31,7, yang berarti manfaat jauh melampaui biaya. Dengan estimasi biaya ekstradisi sekitar Rp4,5–7,8 miliar, Indonesia berpotensi memperoleh manfaat berupa pengembalian aset dan denda pidana korupsi senilai Rp140–250 miliar.
“Angka ini menunjukkan bahwa pengesahan RUU bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga investasi strategis yang sangat menguntungkan negara,” jelas Dr. Diani.
Keterlibatan Dr. Diani Sadiawati di RDPU Komisi XIII DPR RI bukan hanya merepresentasikan kiprah individu sebagai akademisi, tetapi juga menjadi simbol kontribusi nyata Fakultas Hukum UPNVJ dalam memperkuat sistem hukum nasional. Kehadiran akademisi di ruang legislatif menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan kebijakan publik harus berjalan beriringan, sehingga menghasilkan regulasi yang tidak hanya responsif terhadap tantangan global, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi bangsa dan negara.