Faqih Zuhdi Rahman, SH., MH. Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta menghadiri undangan MKD Awards 2024. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Republik Indonesia yang diketuai oleh KomJend Pol Purn. Drs. Adang Darajatun Menyelenggarakan Mahkamah Kehormatan Dewan Award dimana kegiatan ini diselenggarakan untuk memberi apresiasi terhadap para pejuang etik di lingkungan DPR RI. Kegiatan ini Diselenggarakan di Hotel Bidakara, Senin, 2 September 2024 di Jakarta Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin mengatakan bahwa MKD Awards adalah legacy atau warisan untuk periode yang akan datang, menurutnya, membangun peradaban etik bagi anggota DPR tidak mudah, butuh pembiasaan, apresiasi, serta pengawasan dari MKD dan pengawasan dari masyarakat.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan penegakan kode etik MKD tidak hanya dilakukan melalui sistem penindakan dengan memberikan sanksi, tapi dapat dilakukan melalui sistem pencegahan dengan memberikan apresiasi. Apresiasi sangat penting agar setiap anggota merasa terhargai jerih payahnya, terhargai kinerjanya, berbagai penelitian menyimpulkan bahwa pembiasaan oleh orang-perorang dengan standar etika tinggi lebih banyak berhasil mencegah potensi pelanggaran daripada seperangkat aturan yang rinci. “Sikap dan perilaku anggota DPR lebih berhasil mencegah bentuk-bentuk perilaku tertentu. Karena itu pendekatan budaya bertujuan membangun sistem etika yang didasarkan pada pandangan bahwa dengan tindakan mencegah lebih banyak daripada menghukum,” ucap Imron.
Ia juga menyampaikan, pendekatan budaya menekankan proses internalisasi. Internalisasi adalah proses sedemikian rupa untuk menanamkan nilai dan kesadaran ke dalam diri dengan penuh penghayatan sehingga menjadi bahagian dari kesadaran individu.
Proses internalisasi adalah mekanisme pencegahan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang norma-norma etik yang telah dipraktikkan oleh anggota dewan. Hal ini dimaksudkan mendorong budaya politik bagi anggota dewan lainnya untuk memiliki standar etika yang tinggi. Budaya standar etika yang tinggi akan banyak mencegah potensi pelanggaran.
Selain itu, upaya-upaya terpadu melalui diskusi dan pelatihan harus dibuat untuk menanamkan kepada anggota parlemen nilai-nilai dasar budaya etika hingga membentuk rasa disiplin dan tanggung jawab yang datang dari dalam diri anggota berdasarkan keteladanan anggota DPR.