Bandung, 31 Agustus 2026 — Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ) memperkuat komitmennya dalam membangun sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan melalui penandatanganan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Trans Studio Bandung, Senin (31/8/2026).
Penandatanganan kerja sama dihadiri langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, Dr. Suherman, S.H., LL.M., dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, Dr. Widodo, S.H., M.H. Kehadiran kedua pimpinan tersebut menegaskan komitmen kelembagaan untuk membangun kolaborasi yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diarahkan pada pengembangan kerja sama yang strategis dan berkelanjutan.
Kerja sama ini menjadi langkah penting bagi FH UPNVJ dalam memperluas jejaring kelembagaan dengan pemerintah, khususnya dalam bidang pengembangan hukum perdata internasional. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempertemukan kekuatan akademik perguruan tinggi dengan pengalaman dan kebutuhan praktis pemerintahan dalam merespons dinamika hukum nasional maupun internasional.
Salah satu fokus utama kerja sama adalah pengembangan Hukum Perdata Internasional dalam rangka optimalisasi keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Isu tersebut memiliki arti strategis mengingat perkembangan hubungan hukum lintas negara semakin kompleks dan membutuhkan dukungan kajian akademik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemikiran hukum yang mampu menjawab kepentingan nasional di tingkat internasional.
Melalui kolaborasi tersebut, FH UPNVJ memiliki peluang untuk mengambil peran lebih besar dalam menghasilkan kajian akademik, penelitian, forum ilmiah, serta berbagai bentuk pengembangan pengetahuan hukum yang relevan dengan kebutuhan pemerintah. Sinergi ini sekaligus memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan global.
Hadir Bersama Perguruan Tinggi Terkemuka Menariknya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang pertemuan dan jejaring kolaborasi yang mempertemukan sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia. Selain Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Universitas Katolik Parahyangan, dan Universitas Tarumanegara.
Kehadiran berbagai perguruan tinggi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan hukum perdata internasional membutuhkan kolaborasi lintas institusi dan lintas perspektif. Forum ini membuka peluang terbentuknya jejaring akademik yang lebih luas dalam mendukung pengembangan hukum Indonesia sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap agenda hukum di tingkat nasional dan internasional.
Bagi FH UPNVJ, keterlibatan dalam forum tersebut menjadi momentum strategis untuk memperluas jejaring sekaligus memperkenalkan kapasitas akademik dan kelembagaan Fakultas Hukum sebagai salah satu mitra perguruan tinggi yang aktif dalam pengembangan hukum.
Dari Kerja Sama Menuju Kolaborasi Berdampak
Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, Dr. Suherman, S.H., LL.M., menegaskan pentingnya membangun kerja sama yang menghasilkan manfaat nyata. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dinilai memiliki posisi penting dalam menjembatani kebutuhan kebijakan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
Kerja sama dengan Ditjen AHU Kementerian Hukum RI diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam berbagai program konkret, seperti penelitian bersama, seminar dan konferensi internasional, diskusi kebijakan, pertukaran pengetahuan, pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa, serta penyusunan kajian hukum yang dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional.
Kolaborasi ini juga menjadi kesempatan bagi FH UPNVJ untuk semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan hukum, khususnya melalui pendekatan akademik yang berbasis penelitian dan responsif terhadap perkembangan hukum global.
Di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan hukum lintas batas negara, sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi semakin penting. Pemerintah memiliki pengalaman dan mandat dalam penyelenggaraan administrasi serta kebijakan hukum, sementara perguruan tinggi memiliki kekuatan dalam riset, pengembangan keilmuan, dan pembentukan sumber daya manusia. Pertemuan kedua kekuatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan gagasan dan solusi hukum yang lebih komprehensif.
Penandatanganan kerja sama di Bandung ini dengan demikian menjadi babak baru bagi FH UPNVJ dalam memperluas kontribusi akademik sekaligus memperkuat jejaring kelembagaan dengan pemerintah. Melalui kolaborasi yang terarah dan berkelanjutan, FH UPNVJ berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam pengembangan hukum Indonesia yang berdaya saing, adaptif terhadap perubahan global, serta mampu memperkuat kepentingan Indonesia dalam percaturan hukum internasional.
Kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, melainkan langkah strategis untuk mempertemukan kekuatan akademik dan kebijakan dalam membangun masa depan hukum Indonesia yang lebih responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan nasional.