Jakarta, 19 Februari 2026 – Menjelang berakhirnya masa jabatan Senat Universitas Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta periode 2022–2026, Panitia Pemilihan dari Fakultas Hukum melaksanakan rapat perdana sebagai langkah awal proses pemilihan anggota senat universitas periode selanjutnya.
Rapat dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas Hukum sekaligus Ketua Panitia Pemilihan, Satino, S.Sos., M.H., dan dihadiri oleh anggota panitia Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., Dr. Irsyaf Marsal, S.H., M.H., serta Sulastri, S.H., M.H. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring (offline) dan membahas tahapan teknis pemilihan, mulai dari persyaratan, mekanisme pendaftaran, hingga penetapan calon.
Dalam sambutannya, Ketua Panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota yang telah aktif berpartisipasi dalam rapat-rapat persiapan. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi dan komitmen bersama untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan dan sesuai regulasi.
Anggota Panitia Pemilihan, Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., menyampaikan bahwa persyaratan calon anggota Senat Universitas wakil dosen mengacu pada Statuta UPN Veteran Jakarta Tahun 2024 dan Peraturan Senat UPN Veteran Jakarta Nomor 1 Tahun 2026. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:
Dosen tetap Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan jabatan akademik paling rendah Lektor.
Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Tidak merangkap jabatan pada perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, perusahaan, atau badan usaha swasta yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan universitas.
Belum memasuki usia 61 (enam puluh satu) tahun pada saat pendaftaran.
Tidak sedang menjalani tugas belajar.
Tidak merangkap jabatan pimpinan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.
Melalui rapat perdana ini, Panitia Pemilihan menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan proses pemilihan anggota Senat Universitas secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi keberlanjutan tata kelola universitas yang baik.