BANDUNG, 28 November 2025 — Program Magang MBKM yang dijalani Muhammad Damar Setyo Kumoro, mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat sejak Agustus hingga November 2025 menunjukkan keterlibatannya dalam pelaksanaan P5HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM). Damar mengemban peran sebagai Asisten Kepala Kantor Wilayah sekaligus staf pendukung Bidang Instrumen dan Penguatan HAM (IDP) dan Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM (PDK).
Magang Damar dimulai pada awal Agustus dengan mengikuti kunjungan lapangan Kakanwil ke Lapas Sukamiskin dan Lapas Perempuan Bandung. Pada fase awal ini, ia terlibat dalam edukasi HAM di beberapa sekolah—SMP Unggulan Darul Hikam, SMPN 46 Bandung, dan SMPN 67—dengan tugas mulai dari dokumentasi, pembuatan berita kegiatan, hingga penyusunan surat permohonan dukungan kepada instansi pendidikan dan pemerintah daerah.
Memasuki pertengahan Agustus hingga September, Damar menjalankan tugas penting di Bidang PDK. Pada periode ini terjadi peningkatan tensi sosial di Kota Bandung. Ia mendampingi Kakanwil dalam klarifikasi di Universitas Islam Bandung (UNISBA), mengunjungi mahasiswa korban kerusuhan di RS Hasan Sadikin, serta menghadiri proses pembebasan mahasiswa yang ditahan di Polda Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat saat itu, Dedi Mulyadi.
Rangkaian kegiatan ini menempatkan Damar dalam situasi langsung penanganan krisis sosial, sehingga ia melihat operasional perlindungan HAM terhadap warga negara di keadaan genting.
Pada saat yang sama, Damar menjalankan tugas-tugas IDP seperti penyusunan materi edukasi HAM, penulisan notulensi, serta menjadi tim penyuntingan buku “Membumikan HAM di Kalangan Pemuda Jawa Barat di Era KDM; Menuju Indonesia Emas.” Ia turut membantu pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat HAM dan FGD pemenuhan hak suami–istri warga binaan.
Memasuki Oktober, cakupan pekerjaan Damar semakin meluas. Ia mendampingi Kakanwil dalam audiensi terkait isu kebebasan beragama/berkeyakinan, termasuk dengan komunitas Ahmadiyah dan Paroki Santa Odilia dalam konteks kasus GSG Arcamanik. Pada bulan ini pula, Damar mendampingi pertemuan Kakanwil dengan Bupati Indramayu Lucky Hakim, yang membahas layanan publik, dinamika sosial daerah, dan penguatan kerja sama pemajuan HAM. Damar juga terlibat dalam penggarapan Proyek Perubahan Kakanwil KemenHAM Jabar dalam Diklat PKN Tingkat II, serta rapat sinkronisasi kebijakan pendidikan HAM.
Pada November, agenda Damar semakin padat. Ia terlibat dalam audiensi Kakanwil dengan Wakil Bupati Majalengka, serta mengikuti kunjungan ke lembaga keagamaan dan kelompok rentan dalam rangka persiapan kegiatan toleransi dan pemantauan layanan publik. Di bulan ini pula, ia mendampingi Kakanwil dalam koordinasi nasional bersama Menteri HAM RI, Natalius Pigai, terkait rencana Kuliah Umum Nasional dan penyusunan buku pemajuan HAM pemuda Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Damar menginisiasi perekaman pesan vlog Menteri untuk generasi muda sebagai bentuk pendekatan komunikatif penanaman nilai HAM.
Momentum terbesar magang Damar terjadi menjelang pertengahan November, ketika ia dipercaya sebagai Ketua Pelaksana Hari Toleransi Internasional Jawa Barat. Ia bertanggung jawab atas perancangan logo resmi “Jabar Toleran”, penyusunan panel diskusi bersama media massa, JAKATARUB, Kanwil HAM Jabar, serta KOPPETA HAM Jabar, hingga memimpin pembacaan Deklarasi Pemuda Jawa Barat untuk HAM dan Toleransi.
Kegiatan ini dihadiri komunitas pemuda dari banyak lingkup dan pemuda lintas agama dari enam agama resmi serta kelompok minoritas seperti Sunda Wiwitan, Syiah, dan Ahmadiyah. Perannya menunjukkan kapasitas manajerial dan diplomasi yang berkembang selama masa magang.
Seluruh rangkaian kegiatan ini dijalankan sambil Damar tetap aktif sebagai kader KOPPETA HAM Jabar. Ritme cepat, perubahan agenda mendadak, serta tuntutan kerja akhir pekan menjadi tantangan utama, termasuk ketika tugas kepanitian Hari Toleransi Internasional berlangsung paralel dengan kewajiban magang kedinasan.
Pengalaman 17 minggu tersebut memberikan Damar pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antara instrumen HAM, kebijakan daerah, serta dinamika sosial di masyarakat. Ia juga mengembangkan keterampilan teknis, mulai dari penyusunan laporan pimpinan, notulensi, protokol kedinasan, hingga komunikasi lintas instansi.
Magang ini membentuk kapasitasnya dalam memahami HAM bukan hanya sebagai norma abstrak, melainkan sebagai kerja nyata yang menuntut ketelitian, empati, dan kemampuan berkoordinasi di berbagai level pemerintahan.
