Jakarta, 24 Oktober 2025 — Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Fadli Azhari (NIM 2310611473), mengikuti kegiatan rapat kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dalam rangka konsultasi dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta diselenggarakan berdasarkan Surat Undangan Nomor 685/UD.00.00 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, pada 28 Juli 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, didampingi Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto dan Sekretaris Komisi B Muhammad Lefy.
Kegiatan rapat dihadiri oleh jajaran anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, di antaranya Taufik Zoelkifli, Pandapotan Sinaga, Wita Susilowati, Ade Suherman, Francine Widjojo, Hengky Wijaya, Muhammad Al Fatih, Ismail, Syahroni, Andri Santosa, dan Ahmad Moetaba. Dari unsur eksekutif, rapat dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Selain itu, rapat kerja tersebut juga dihadiri oleh perwakilan 22 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain PAM Jaya, Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, PT MRT Jakarta, PT TransJakarta, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, serta sejumlah BUMD lainnya.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada sektor transportasi, perbankan, dan pangan sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus). Pada kesempatan yang sama, Komisi B DPRD DKI Jakarta juga menekankan kepada PAM Jaya untuk mengoptimalkan pembangunan jaringan pipa air minum sebagai wujud komitmen dalam pemerataan layanan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
Keikutsertaan mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Magang Mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung terkait mekanisme pembahasan kebijakan strategis daerah, khususnya di bidang perencanaan anggaran serta fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kegiatan magang ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ terhadap praktik ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mendukung penguatan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa melalui pembelajaran berbasis pengalaman lapangan.