Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan rapat terpadu pada Rabu, 14 Januari 2026, yang membahas dua agenda strategis sekaligus, yakni rencana pembentukan Program Studi Hukum Syariah serta penguatan pemanfaatan sistem dan aplikasi digital pendukung tata kelola akademik dan layanan fakultas. Rapat ini dihadiri pimpinan fakultas, perwakilan unit penjaminan mutu, serta narasumber Dr. Bambang Saras Yulistiawan, S.T., M.Kom Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Komputer (FIK) UPNVJ.
Dalam agenda pertama membahas penguatan transformasi digital fakultas melalui pemaparan Wakil Dekan II FIK UPNVJ. Dalam pemaparannya, disampaikan berbagai inovasi teknologi yang telah dikembangkan, antara lain digital library dengan fitur chatbot interaktif, aplikasi SIPas sebagai sistem pengaduan berbasis QR Code, aplikasi DBR untuk pemutakhiran data aset, SIMPORA untuk manajemen rapat dan notulensi, serta aplikasi LENTERA (Layanan Elektronik Tugas Akhir Terintegrasi) yang mendukung pengelolaan tugas akhir mahasiswa secara menyeluruh.

Menanggapi pemaparan tersebut, pimpinan FH UPNVJ menyampaikan apresiasi serta menegaskan kebutuhan fakultas terhadap sistem digital yang mendukung pengaduan layanan, manajemen rapat dan tindak lanjut pimpinan, serta pengelolaan barang milik negara (BMN). FH UPNVJ juga mendorong sinergi lanjutan dengan FIK UPNVJ agar sistem-sistem tersebut dapat diadaptasi dan diimplementasikan sesuai kebutuhan fakultas.

Sebagai arahan lanjutan, disepakati perlunya penyusunan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan, serta pengelola BMN dan tata usaha.
Agenda rapat selanjutnya Dekan FH UPNVJ Dr. Suherman, S.H., LL.M. menyampaikan rencana pembukaan Program Studi Hukum Syariah sebagai bagian dari pengembangan akademik fakultas. Disampaikan bahwa FH UPNVJ telah memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung pendirian program studi tersebut. Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) menjelaskan bahwa Hukum Syariah diposisikan sebagai bagian dari keluarga hukum nasional yang berorientasi pada hukum positif di Indonesia, dengan konsentrasi utama pada hukum ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam, sehingga memiliki diferensiasi yang jelas dengan kajian hukum Islam normatif.

Sebagai tindak lanjut, rapat menetapkan pembentukan tim persiapan Program Studi Hukum Syariah dengan susunan Ketua Suprima, Sekretaris Nursanti, serta anggota yang terdiri dari dosen FH dan lintas fakultas, termasuk dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tim ini bertugas menyiapkan dokumen akademik dan administratif yang diperlukan dalam proses pendirian program studi baru tersebut.
Melalui rapat kerja ini, FH UPNVJ menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan inovasi akademik melalui pembukaan program studi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat tata kelola fakultas berbasis digital guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan administrasi secara berkelanjutan.