Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025 – Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun mutu akademik dan tata kelola pendidikan tinggi yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari tahapan strategis menuju akreditasi perdana, Program Studi Hukum Program Doktor menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan ini diarahkan untuk mematangkan kesiapan institusional, memperkuat pemahaman standar akreditasi, serta menyelaraskan langkah-langkah penyusunan borang sesuai dengan ketentuan akreditasi pendidikan tinggi yang berlaku.
FGD dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum UPNVJ, Suherman. Dalam sambutannya, Dekan menegaskan bahwa akreditasi merupakan instrumen strategis penjaminan mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Akreditasi, menurutnya, tidak semata dipahami sebagai proses administratif, melainkan sebagai cerminan kualitas tata kelola, budaya akademik, serta capaian Tridharma Perguruan Tinggi yang dibangun secara konsisten dan berkesinambungan.
Dekan juga menekankan pentingnya menempatkan proses akreditasi sebagai evaluasi diri yang konstruktif. Melalui evaluasi yang jujur, terukur, dan berbasis data, program studi diharapkan mampu memetakan kekuatan dan area pengembangan secara objektif, sekaligus merumuskan strategi peningkatan mutu yang berorientasi pada keunggulan akademik dan daya saing nasional maupun internasional.
Sebagai narasumber utama, FGD menghadirkan Riris Ardhanariswari, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman sekaligus Guru Besar dari Universitas Jenderal Soedirman yang berpengalaman luas dalam pendampingan dan asesmen akreditasi pendidikan tinggi. Dalam paparannya yang bertajuk Strategi Akreditasi Menuju Unggul, Prof. Riris menguraikan pendekatan komprehensif dalam penyusunan borang akreditasi, mulai dari pemetaan visi, misi, dan tujuan program studi; konsistensi kebijakan akademik; penguatan sumber daya manusia; hingga pembuktian kinerja Tridharma melalui data, indikator kinerja utama, serta dokumen pendukung yang valid dan terverifikasi.
Narasumber menjelaskan bahwa tahapan awal yang krusial adalah pemetaan visi, misi, dan tujuan Program Studi agar selaras dengan visi fakultas dan universitas. Keselarasan ini harus tercermin dalam kebijakan akademik, kurikulum, roadmap penelitian dan pengabdian, serta kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Menurutnya, ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan praktik akademik menjadi salah satu kelemahan yang kerap ditemukan dalam proses akreditasi.
Lebih lanjut, Prof. Riris menekankan pentingnya penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal. Setiap indikator kinerja yang dituliskan dalam borang harus dapat ditelusuri siklus mutunya, mulai dari kebijakan awal, implementasi program, mekanisme evaluasi, hingga tindak lanjut perbaikan yang berkelanjutan.
Dalam konteks Program Doktor, siklus ini harus tercermin secara kuat pada aspek pembelajaran, penelitian disertasi, publikasi ilmiah, serta luaran riset dosen dan mahasiswa. Narasumber menegaskan bahwa asesor tidak hanya menilai “apa yang tertulis”, tetapi juga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.
Penguatan Bukti Kinerja dan Data Terukur
Materi FGD juga menyoroti pentingnya validitas dan keterukuran data sebagai fondasi borang akreditasi. Prof. Riris menggarisbawahi bahwa setiap klaim kinerja harus didukung oleh eviden yang sah, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi. Data kuantitatif seperti rasio dosen-mahasiswa, publikasi terindeks, sitasi, masa studi, dan kelulusan tepat waktu harus disajikan secara akurat dan konsisten antar dokumen.
Selain itu, narasumber mendorong program studi untuk menyusun narasi analitis yang tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga menjelaskan konteks, capaian, serta strategi perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Analisis yang reflektif dan kritis dipandang sebagai nilai tambah dalam penilaian akreditasi.
Budaya Mutu dan Kerja Kolektif Tim Akreditasi
Aspek penting lain yang ditekankan adalah pembangunan budaya mutu (quality culture). Prof. Riris menegaskan bahwa akreditasi unggul tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan aktif seluruh unsur program studi. Tim akreditasi harus bekerja secara kolektif, memahami peran masing-masing, serta memiliki komitmen yang sama terhadap peningkatan mutu berkelanjutan.
Dalam konteks ini, komunikasi internal, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme monitoring progres penyusunan borang menjadi faktor penentu keberhasilan. Narasumber juga mendorong adanya simulasi penilaian internal sebagai sarana uji kesiapan sebelum proses asesmen eksternal.
Sementara itu, Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor FH UPNVJ, Handar Subhandi Bakhtiar, menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat kapasitas tim dalam memahami arah, strategi, dan tahapan penyusunan borang akreditasi perdana. Ia menegaskan bahwa hasil FGD akan menjadi rujukan penting dalam perencanaan teknis, penugasan tim, serta penyiapan data dan eviden kinerja program studi.
Koordinator Program Studi menambahkan bahwa sinergi antara pimpinan fakultas, dosen, dan tenaga kependidikan merupakan kunci utama keberhasilan proses akreditasi. Dengan persiapan yang terstruktur, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan, Program Studi Hukum Program Doktor FH UPNVJ optimistis dapat meraih hasil akreditasi yang optimal dan merepresentasikan kualitas akademik yang unggul.
Penyelenggaraan FGD ini sekaligus menegaskan komitmen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta dalam memperkuat tata kelola program doktor, meningkatkan mutu pembelajaran dan riset, serta memastikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemecahan persoalan hukum nasional. Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi proses akreditasi perdana yang kredibel, akuntabel, dan berorientasi pada keunggulan berkelanjutan.