Dalam paparannya, R.S. Habibi menguraikan secara mendalam tentang dasar hukum keberadaan paralegal di Indonesia, sebagaimana diatur dalam:

• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,

• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013,

• Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Menurutnya, paralegal memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara masyarakat pencari keadilan dan advokat, terutama dalam memberikan bantuan hukum nonlitigasi seperti diklat paralegal hukum, konsultasi hukum, penelitian, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

“Paralegal bukan hanya asisten hukum, melainkan bagian integral dari sistem keadilan yang menjembatani kebutuhan hukum masyarakat di tingkat akar rumput,” ujar Habibi di hadapan peserta.
“Mereka berperan penting dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan yang kerap tak tersentuh layanan hukum formal.”

Ia menambahkan, dalam praktiknya paralegal bekerja di bawah koordinasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang telah diverifikasi dan diakreditasi oleh BPHN. Paralegal memiliki hak untuk memperoleh pelatihan, peningkatan kapasitas, dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas pendampingan masyarakat.

Dari “Pokrol” ke Paralegal Profesional: Evolusi Peran dan Etika

Menariknya, Habibi juga menyoroti sejarah perkembangan istilah “paralegal” di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, dikenal istilah gemachtegde atau “pokrol,” yang berarti pembantu hukum rakyat. Namun kini, paralegal telah berevolusi menjadi profesi semi-hukum yang berorientasi kompetensi, memiliki standar etika, dan diakui secara resmi oleh negara.

Dalam konteks global, ia membandingkan definisi paralegal versi American Bar Association (ABA) dan National Association of Licensed Paralegals (UK), yang sama-sama menekankan aspek pendidikan, pelatihan, dan pengawasan profesional oleh advokat.

“Kita sedang membangun ekosistem paralegal yang profesional — bukan sekadar relawan hukum, tapi mitra sejajar advokat dalam pelayanan publik,” jelas Habibi.

Ruang Lingkup Kerja Paralegal: Dari Desa ke Dunia Digital

Dalam sesi diskusi, Habibi menjabarkan lingkup layanan paralegal berdasarkan Permenkumham No. 3 Tahun 2021, antara lain:

• Diklat Paralegal hukum dan konsultasi masyarakat,

• Investigasi perkara dan penelitian hukum,

• Mediasi dan negosiasi,

• Pendampingan hukum di luar pengadilan,

• Advokasi kebijakan di tingkat desa/kelurahan hingga provinsi,

• Pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), serta

• Kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pembinaan desa sadar hukum.

Ia menekankan bahwa paralegal berperan penting dalam mencegah kriminalisasi masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif dan nonlitigasi, serta berpotensi mengurangi overcapacity lembaga pemasyarakatan (Lapas/Rutan) melalui penyelesaian konflik berbasis komunitas.

“Keadilan bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga di ruang kehidupan masyarakat. Di sinilah paralegal bekerja — menghadirkan keadilan yang hidup dan relevan,” tutur Habibi.

Sinergi Advokat, Paralegal, dan Penyuluh Hukum: Pilar Masyarakat Cerdas Hukum

Dalam sesi penutup, Habibi memaparkan konsep kolaboratif antara Advokat, Paralegal, dan Penyuluh Hukum (PH) sebagai tiga aktor kunci dalam pembentukan masyarakat sadar hukum (Masdaskumdil).

• Advokat berperan dalam pendampingan litigasi,

• Paralegal fokus pada pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian nonlitigasi,

• Penyuluh Hukum bertugas membina dan memperkuat kelompok keluarga sadar hukum agar tumbuh menjadi Desa Sadar Hukum.

Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta masyarakat yang melek hukum, partisipatif, dan inklusif, sejalan dengan visi BPHN: “Masyarakat Cerdas Hukum dan Berkeadilan.”