Jakarta, 15 Oktober 2025 – Sebagai wujud nyata dari komitmen internasionalisasi pendidikan tinggi dan penguatan jejaring riset global, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan Roundtable Discussion bertajuk “Strategic Collaboration in Legal Education and International Research: Indonesia–Malaysia Perspective.”
Kegiatan yang merupakan bagian dari Adjunct Professor Program ini menghadirkan Prof. Dr. Nazli Ismail, akademisi dan pakar hukum tata negara dari Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Malaysia, sebagai narasumber utama. Diskusi berlangsung pukul 11.30–13.00 WIB di lingkungan Fakultas Hukum UPNVJ, dihadiri oleh jajaran dekanat, dosen, dan peneliti muda dalam suasana akademik yang hangat dan visioner.
Langkah Strategis Menuju Internasionalisasi FH UPNVJ
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum UPNVJ menegaskan bahwa forum roundtable ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan Adjunct Professor Program, yang menjadi salah satu implementasi kontrak kerja Dekan dengan Rektor UPNVJ dalam memperkuat agenda internasionalisasi fakultas.
“Kami memilih Prof. Nazli Ismail sebagai mitra akademik karena telah memiliki kerja sama resmi melalui Letter of Agreement (LoA) serta kesamaan visi dalam pengembangan Cyber Law dan teknologi hukum. Melalui forum ini, kami berharap lahir berbagai luaran strategis seperti artikel terindeks Scopus, publikasi di jurnal SINTA, serta book chapter bertema perbandingan hukum Indonesia–Malaysia,” ujar Dekan FH UPNVJ.
Lebih lanjut, Dekan menjelaskan bahwa kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung proses akreditasi Magister Hukum FH UPNVJ, sekaligus memperkuat kapasitas dosen dan mahasiswa dalam riset serta publikasi internasional. Forum ini diharapkan menjadi wadah pertukaran gagasan, pembelajaran lintas sistem hukum, serta penguatan reputasi akademik FH UPNVJ di kancah regional Asia Tenggara.
Prof. Nazli: “Kolaborasi Akademik adalah Investasi Jangka Panjang”
Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Nazli Ismail membahas perbedaan mendasar antara struktur dan sistem hukum Indonesia dan Malaysia, sekaligus membuka peluang kolaborasi penelitian lintas negara di bidang hukum tata negara dan hukum masyarakat.
“Malaysia tidak memiliki Mahkamah Konstitusi sebagaimana Indonesia, tetapi memiliki Federal Court sebagai lembaga hukum tertinggi. Sistem hukum kami berakar pada tradisi hukum Inggris, sedangkan Indonesia menggabungkan unsur hukum kontinental dan adat. Perbandingan dua sistem ini membuka ruang besar untuk penelitian hukum yang konstruktif,” jelas Prof. Nazli.
Beliau juga memperkenalkan Research Group Portfolio UniSZA, yang berfokus pada tema Law and Society, serta menggarisbawahi pentingnya riset bersama (joint research), student exchange, dan academic mobility sebagai bentuk nyata kolaborasi antaruniversitas.
“Kolaborasi akademik adalah investasi jangka panjang bagi universitas. Melalui kerja sama riset dan publikasi bersama, kita bukan hanya memperkaya keilmuan, tetapi juga memperkuat posisi hukum sebagai instrumen keadilan global,” tambahnya.
FH UPNVJ Siapkan Luaran Konkret dan Aksi Kolaboratif
Dalam sesi lanjutan, Wakil Dekan III FH UPNVJ menyampaikan bahwa kegiatan roundtable ini menjadi langkah awal menuju kolaborasi riset berkelanjutan antara FH UPNVJ dan UniSZA.
“Forum ini menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang. Kami akan menindaklanjutinya dengan penulisan artikel ilmiah internasional, book chapter kolaboratif, serta kegiatan podcast akademik bersama Prof. Nazli untuk memperluas literasi hukum internasional di kalangan mahasiswa,” ungkapnya.
Selain memperkuat dimensi akademik, kegiatan ini juga akan memperluas pengalaman internasional dosen dan mahasiswa dalam melakukan riset bersama, publikasi lintas negara, serta pengabdian masyarakat bertaraf global.
Diskusi Interaktif: Menjembatani Perspektif Hukum Indonesia–Malaysia
Sesi diskusi berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif dari dosen dan mahasiswa. Salah satunya, Dr. Yanti, dosen sekaligus mahasiswa doktoral FH UPNVJ, memaparkan rencana penelitiannya tentang perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Indonesia dan Malaysia.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Nazli menjelaskan bahwa di Malaysia, perkawinan Muslim sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syariah di setiap negeri bagian, yang memiliki otonomi hukum tersendiri.
“Setiap negeri memiliki karakter hukum yang berbeda. Di Terengganu, Selangor, atau Johor, sistem peradilan syariah diatur secara otonom oleh Sultan. Karena itu, penelitian perbandingan harus mempertimbangkan konteks lokal setiap wilayah,” terang Prof. Nazli.
Dekan FH UPNVJ turut menegaskan pentingnya penelitian semacam ini untuk memperkaya pendekatan komparatif dalam pendidikan hukum.
“Kami mendorong mahasiswa agar tidak hanya membandingkan sistem hukum secara umum, tetapi juga meneliti kekhasan tiap negeri bagian agar hasil riset lebih akurat dan relevan,” jelasnya.
Membangun Jejaring Riset Regional dan Pengabdian Masyarakat Internasional
Pada sesi penutup, Dekan FH UPNVJ menyampaikan apresiasi atas komitmen kedua universitas dalam memperluas kolaborasi akademik lintas negara.
“Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat jejaring akademik internasional, tetapi juga membuka ruang bagi dosen dan mahasiswa untuk menulis bersama, melakukan riset kolaboratif, serta melaksanakan pengabdian masyarakat lintas negara. Ini merupakan langkah nyata menuju peningkatan reputasi dan akreditasi internasional FH UPNVJ,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut konkret, FH UPNVJ dan UniSZA berencana menyusun luaran akademik bersama berupa book chapter dan artikel ilmiah yang akan diterbitkan melalui Veteran Law Review serta jurnal-jurnal ilmiah lainnya di lingkungan UPNVJ.
Tak hanya itu, kedua pihak juga tengah menyiapkan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Internasional yang akan melibatkan dosen dan mahasiswa dari Indonesia dan Malaysia. Kegiatan lintas negara ini direncanakan berlangsung di Malaysia sebagai wujud nyata implementasi kerja sama akademik internasional yang produktif dan berkelanjutan.
FH UPNVJ: Menapaki Jejak Global, Menjaga Jati Diri Bela Negara
Kegiatan ini menegaskan bahwa internasionalisasi tidak berarti meninggalkan jati diri nasional, tetapi justru membawa nilai-nilai Bela Negara dan integritas ilmiah UPNVJ ke panggung global. Melalui forum seperti ini, Fakultas Hukum UPNVJ berkomitmen untuk menjadi pusat pengembangan ilmu hukum yang adaptif, berwawasan global, namun tetap berakar pada nilai konstitusionalisme dan keindonesiaan.