Dalam pemaparannya, Rektor UPNVJ menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menghadirkan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas aparatur negara melalui penyediaan akses pendidikan tinggi yang berkualitas. Fakultas Hukum UPNVJ sebagai salah satu pusat pengembangan ilmu hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman dinilai mampu memberikan bekal akademik yang sesuai dengan kebutuhan praktis jaksa sebagai aparat penegak hukum. Kerja sama ini tidak hanya diarahkan pada pendidikan reguler, tetapi juga pada penguatan riset bersama dan pengabdian masyarakat, terutama dalam bidang hukum pidana, hukum acara, hukum administrasi, serta isu-isu kontemporer seperti kejahatan transnasional, tindak pidana korupsi, dan kejahatan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, kerja sama ini menjadi wujud nyata implementasi tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sistem hukum nasional.

Dekan Fakultas Hukum UPNVJ menambahkan bahwa program Magister dan Doktor yang ditawarkan dirancang dengan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan praktisi, mencakup pendekatan teoritis, normatif, sekaligus praktis yang dapat mendukung jaksa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sementara itu, Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor menjelaskan lebih rinci mengenai skema akademik, mekanisme perkuliahan, serta peluang kolaborasi penelitian yang dapat dilakukan antara mahasiswa program doktor dengan institusi kejaksaan. Kolaborasi penelitian ini diharapkan menghasilkan keluaran ilmiah yang tidak hanya bermanfaat secara akademik, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi tantangan penegakan hukum di Indonesia.

Melalui kegiatan audiensi ini, terbangun komitmen awal untuk merancang nota kesepahaman (MoU) yang akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kerja sama antara UPNVJ dan Kejati Jatim. Audiensi ini sekaligus menegaskan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan institusi penegak hukum merupakan kebutuhan mendesak dalam memperkuat sistem peradilan yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan dukungan pendidikan tinggi, para jaksa diharapkan tidak hanya unggul dalam praktik hukum, tetapi juga memiliki landasan teoritis dan akademis yang kokoh, sehingga mampu mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial.