Jakarta, 11 September 2025 – Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (IKA FH UPNVJ) membuat gebrakan baru dengan menyelenggarakan Webinar Nasional Volume 1 bertema “Putusan MK 135: Antara Dinamika Konstitusi dan Harapan Anak Muda”. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara IKA FH UPNVJ, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH), serta jajaran dekanat Fakultas Hukum UPNVJ.
Webinar perdana yang diinisiasi IKA FH UPNVJ ini berhasil menarik partisipasi 116 peserta yang terdiri dari mahasiswa, alumni, dan civitas akademika. Kehadiran para peserta menunjukkan antusiasme tinggi terhadap isu-isu hukum ketatanegaraan, khususnya terkait implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum UPNVJ, Dr. Suherman, S.H., LL.M., yang tampil sebagai keynote speaker, serta jajaran dekanat lainnya. Dalam sambutannya, Dekan menekankan pentingnya forum ilmiah semacam ini untuk memperkaya wawasan mahasiswa dan alumni tentang perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia.
Selain itu, Ketua Umum IKA FH UPNVJ, Yayan Septiadi Effendi, S.H., S.S., M.H., secara khusus membuka acara dan menyampaikan apresiasi kepada panitia serta peserta. Ia juga memberikan penghargaan kepada Egi Rivaldi Gumilar, S.H. selaku ketua pelaksana yang telah berhasil merancang kegiatan ini dengan baik.
Sesi diskusi dipandu oleh KH. Waluyo Aminuddin, S.H.i., M.H. sebagai moderator, dengan menghadirkan tiga narasumber yang masing-masing memberikan perspektif berbeda namun saling melengkapi.
Sebagai mantan Komisioner KPU RI (2012–2017), Dr. Ferry menekankan perlunya desain ulang sistem pemilu secara menyeluruh. Menurutnya, pemilu yang adil harus berlandaskan aturan hukum yang kokoh, mekanisme teknis yang jelas, serta standar etika politik yang tinggi.
“Tidak ada lagi partai baru, partai lama. Tidak ada lagi partai Senayan, partai luar Senayan. Ketika masuk dalam gelanggang arena yang sama, maka di situlah akan muncul keadilan yang sesuai dengan kontekstual pemilu,” tegas Kang Ferry.
Ia juga menambahkan bahwa perbaikan sistem pemilu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara, tetapi harus melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan partai politik agar tercipta kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.
Guru Besar Hukum dan Kenegaraan FH UPNVJ ini menyoroti aspek konstitusionalitas Putusan MK 135. Menurutnya, tindak lanjut terhadap putusan tersebut tidaklah mudah karena dibutuhkan aturan peralihan yang jelas agar tidak menimbulkan kekosongan hukum.
“Untuk undang-undang pemilu yang baru periodenya tetap lima tahun, tetapi nanti harus ada aturan peralihannya,” ujarnya.
Prof. Taufiqurrohman juga menegaskan bahwa DPR RI memiliki kewenangan penuh untuk membuat norma, termasuk kemungkinan perubahan mekanisme pilkada langsung menjadi tidak langsung. Namun, jika norma baru itu kembali diuji di MK, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika ketatanegaraan.
Lebih jauh, pria kelahiran Brebes ini menekankan perlunya dialog konstitusional berkelanjutan agar Putusan MK 135 dapat diimplementasikan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan konstitusi.
Sebagai peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal melihat Putusan MK 135 bukanlah jawaban final atas permasalahan pemilu, melainkan titik awal untuk revisi undang-undang pemilu ke depan.
“Diskursus ini perlu dikembangbiakkan di berbagai tempat. Lagi dan lagi, kita semua sama-sama ingin pemilu yang dapat mengakomodasi hak-hak politik sebagai warga negara, baik bagi pemilih, penyelenggara, partai politik, maupun semua pihak yang memiliki hak politik,” pungkasnya.
Dari diskusi para narasumber, setidaknya ada tiga rekomendasi penting yang mengemuka:
Perlu adanya aturan transisi yang jelas untuk mengantisipasi implikasi Putusan MK 135 dalam sistem pemilu.
Penguatan peran masyarakat sipil dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pemilu agar tidak didominasi kepentingan politik semata.
Peningkatan partisipasi generasi muda melalui literasi politik agar mereka tetap menjadi aktor aktif dalam demokrasi, bukan hanya penonton.
Webinar Nasional Volume 1 IKA FH UPNVJ ini menjadi momentum penting dalam mempertemukan perspektif akademisi, praktisi, dan peneliti. Selain memperkuat jejaring alumni, acara ini juga mempertegas peran Fakultas Hukum UPNVJ sebagai ruang intelektual yang aktif mengawal dinamika hukum dan demokrasi di Indonesia.