30 Oktober 2024 – Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M., dosen hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, tampil sebagai narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta. FGD ini mengangkat tema seputar pemetaan irisan kewenangan dan fungsi, serta permasalahan yang muncul akibat overlapping atau tumpang tindih kewenangan di sektor kelautan, yang dinilai memerlukan pembenahan guna mencapai tata kelola laut yang lebih efektif.

Dalam kesempatan ini, FGD ini juga menghadirkan narasumber Dr. Dave Akbarshah Fikarno  Laksono, B.A.,M.E (Anggota DPR Komisi I) dan Dr. Mas Achmad Santosa, S.H.,L.LM (Ketua Indonesia Ocean  Justice Initiative/IOJI).

Dr. Diani memberikan pandangan mendalam tentang pentingnya penyelarasan kewenangan antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Ia menjelaskan bahwa penanganan overlapping kewenangan tidak hanya soal pembagian fungsi, namun juga harus memperhatikan aspek hukum internasional dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum laut. “Penting sekali untuk memastikan bahwa pembagian kewenangan antara lembaga terkait telah berjalan sesuai kerangka regulasi nasional dan prinsip internasional, agar tidak terjadi benturan kebijakan di lapangan,” ungkapnya.

Sebagai pakar hukum yang berpengalaman, Dr. Diani juga menyoroti perlunya kolaborasi dan komunikasi yang lebih intensif antara berbagai stakeholders, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan institusi penelitian. “Sinergi ini sangat penting agar seluruh pihak yang berkepentingan di sektor kelautan memiliki visi yang sama dalam mengelola dan melindungi sumber daya laut kita,” tambahnya.