Pada Minggu 03 September 2023, Bertempat di  Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2, Cengkareng, Jakarta Barat Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. Dosen FH UPN “Veteran” Jakarta menghadiri undangan untuk menjadi Narasumber pada kegiatan One Day With Parents (ODWP) yang di selenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UPN “Veteran” Jakarta. Melihat dari  UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia diperlukan sebagai landasan hukum untuk aparat, pemerintah dan masyarakat yang berkesinambungan dalam upayanya untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya dengan pelaksanaan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia, secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh. Agar upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh dan berkesinambungan, diperlukan undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan baik aparatur Pemerintah maupun masyarakat. Di jakarta sendiri sudah terdapat suatu peraturan gubernur yang mengatur terkait hak-hak lansia yaitu peraturan PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia.
Walaupun sudah terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang kesejahteraan lansia, namun perlu diketahui bahwa UU tersebut hanyalah aturan belaka yang seringkali tidak terlaksana dengan baik. Tidak adanya komitmen penuh dari pemerintah pusat atau daerah untuk mengayomi seluruh lansia tanpa terkecuali. Belum lagi terkadang fasilitas penunjang lansia dapat dikatakan tidak menyeluruh. Kemudian dalam hal melindungi lansia, pemerintah belum serius untuk mengadvokasi para lansia jika terjadi ketidakadilan yang dialami oleh lansia. Oleh karena itu harus terdapat lembaga yang mampu melaksanakan setiap aspek dari UU tersebut. Contoh sederhana adalah masih banyak masyarakat khususnya lansia yang belum mengetahui tentang UU tersebut yang mengakibatkan ketidaktahuan akan hak-hak yang wajib diperoleh lansia.