Satino, lahir di Wonogiri, 04 Desember 1963 (58 tahun yang lalu). Bergabung dengan UPN Veteran Cabang Jakarta sejak tanggal 01 Februari 1987, dengan Surat Keputusan Nomor: 04/SDK/CJ/I-1987 tanggal 02 Januari 1987. Lulus Pendidikan Sarjana (S.1) di Universitas Respati Indonesia (URINDO) pada tahun 1998, lulus Program Magister Hukum (MH) di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2012, dengan karya ilmiah yang berjudul: Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus Pegunungan di Kabupaten Wonogiri). Berkarir sebagai Dosen Tetap UPN Veteran Jakarta sejak tahun 1999 pada FISIP dan Fakultas Hukum terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2017, dengan Surat Keputusan Rektor UPN “Veteran” Jakarta Nomor: 582.1/UN61/KP/2017 Tanggal 25 September 2017, Tentang Mutasi Penugasan Sebagai Dosen Tetap S.1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.

Telah menghasilkan karya ilmiah sebagai penulis utama dan anggota, antara lain 1) Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Tupperware Versus Merek Tulipware) 2). Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Tupperware Versus Merek Tulipware). 3). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. 4) Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Karang Taruna Rt. 07/01 K.elurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. 5). Peranan Pers Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers 6). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara. 7). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara. 8) Pengangkatan Anak Tidak Melalui Proses Pengadilan. 9) Kebebasan dan Peran Pers dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang Pers 10). Hakikat Berbangsa dan Bernegara. 11). Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pelecehan seksual dalam rangka mewujudkan Bela Negara. 12). Problematika Perusahaan Asuransi Yang Gagal Bayar Kepada Nasabah. 13). Pengangkatan Anak Tidak Melalui Proses Pengadilan 14). Pengaturan Hukum Penegakan Hukum Bela Negara Untuk Memperkuat Pertahanan NKRI. 15). Politik Hukum Kesehatan di Indonesia di Kecamatan Baros Kabupaten Serang. 16). Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XIII/2015 Terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 17). Sosialisasi Bahaya Narkotika Kepada Anak Usia Remaja Awal, di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere, Depok. 18) Penegakan Hukum dalam Perkembangan Media Sosial. Informasi publikasi dapat melalui Google Scholar Satino Correspondence melalui email: satinowonogiri@gmail.com. dan ID Sinta 6667580 dan ID Scopus….