Ridha Wahyuni, lahir di Kisaran pada tanggal 18 Mei 1982. Pada tahun 2004, menyelesaikan Pendidikan Strata I (satu) di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Kemudian melanjutkan Pendidikan Strata II (dua) di Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung. Pada tahun 2007, beliau menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan dengan karya tulis akhir berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Lukisan Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Praktiknya di Indonesia.” Bergabung dengan Fakultas Hukum UPN Jakarta pada bulan Desember 2021 sebagai dosen Fakultas Hukum berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor: 1648/UN61.0/KP/2021, Tanggal 29 November 2021. Sebelum mengabdi di Fakultas Hukum UPN Jakarta, pada tahun 2008-2021, beliau mengabdi di Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI sebagai Kegiatan Hak Asasi Manusia Pemantau dan Penyelidik Komnas HAM RI. Kasus-kasus yang pernah ditangani antara lain Anggota Pemantau dugaan Pelanggaran HAM di Paniai, Papua, Dugaan Pelanggaran HAM di Nduga, Papua, dan Penanganan kasus-kasus konflik sosial yang berdimensi HAM lainnya berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 dengan peminatan pada sengketa pertanahan (agraria), perburuhan, dan konflik sumber daya alam dan lingkungan hidup. Beliau juga pernah menyusun dan memberikan amicus brief kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait pemeriksaan perkara sengketa hak atas air antara masyarakat Sentul City, Kabupaten Bogor, dengan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Tangerang.

Selain aktif sebagai Pemantau dan Penyelidik di Biro Dukungan Penegakan HAM, ia juga terlibat dalam beberapa kegiatan di Asia Pacific Networking for NHRI’s Facilitators di bawah naungan Asia Pacific Forum. Beliau pernah mengikuti beberapa pelatihan di dalam dan luar negeri, antara lain Basic Human Rights Training (BHRT), Komnas HAM, 2008; Pembicara NHRI untuk pelatihan hak asasi manusia, Quezon City, Filipina, 2009; Pendidikan hak asasi manusia di Kopenhagen, Denmark, 2012; Pelatihan Inquiry bekerja sama dengan Kedubes Amerika, 2014; Pelatihan Pemantauan kondisi pengungsi internasional (di rumah detensi) di Indonesia, berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional, UNHCR Indonesia, Jakarta, 2017; Pelatihan Fasilitator HAM untuk NHRI, Bangkok, Thailand, 2017-2018; Pelatihan Investigasi bekerja sama dengan Mabes Polri, 2019; dan Pelatihan Investigasi Pelanggaran HAM Berat Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Liep-Norwegia, Oslo, 2020. Selain itu, beliau juga terlibat dalam beberapa kegiatan ilmiah untuk mendukung diseminasi HAM, khususnya sebagai anggota tim peneliti yang dibentuk Komnas HAM di Biro Dukungan Pemajuan HAM, antara lain Pemenuhan Hak atas Pendidikan dalam Perspektif HAM di Indonesia (Disusun dalam sebuah Indikator, 2010); Perlindungan Hak-hak Warga Negara yang Terkena Dampak Bencana (dalam Perspektif Pemenuhan Hak-hak Ekosob) di Indonesia (Laporan Hasil Penelitian Komnas HAM, 2011);

Kajian Pola Kekerasan Aparat Keamanan dalam Konflik Pertanahan di Indonesia (Laporan Penelitian Komnas HAM, 2012); Pemetaan Pola Konflik Pertanahan di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Laporan Penelitian Komnas HAM, 2012); Perlindungan Hak Cipta Lukisan dari Pemalsuan oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Praktiknya di Indonesia (Naskah Akademik, UNPAD, 2017); Buku Panduan Klasifikasi Hak Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tim Pengaduan, Komnas HAM RI, 2011). 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tim Pengaduan, Komnas HAM RI, 2011); Outlook Konflik Agraria di Indonesia, 2018, Komnas HAM RI; Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu 2019 (Kontributor Tulisan dalam Pemilu 2019). 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tim Pengaduan, Komnas HAM, 2011); Outlook konflik agraria di Indonesia, 2018, Komnas HAM RI; Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu 2019 (Kontributor Laporan Tim Pemilu, Rida, dkk.), Komnas HAM RI, 2019; Perlindungan Hak Warga Negara yang terdampak Penggusuran oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Penertiban Aset Daerah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Pemantauan isu-isu aktual Komnas HAM, 2019). Informasi publikasi lainnya dapat melalui Google Scholar ……………….. dan Sinta ID ………