Bambang Waluyo lahir di Magetan Jawa Timur pada 12 Juli 1958. Menyelesaian Studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, S2 Hukum di STIH Iblam Jakarta, menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini sebagai Guru Besar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jabatan yang pernah diemban adalah Asisten Umum Jaksa Agung RI (2003), Kepala PUSDIKLAT KEJAGUNG RI (2004), Kepala Biro Kepegawaian (2005), Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo (2009), Direktur UHEKSI JAMPIDUM (2010), Kepala PUSLITBANG KEJAGUNG RI (2010), Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (2011), Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI (2012), 2013 menjabat Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Beberapa karya ilmiah yang pernah dipublikasikan diantaranya: 

• • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN SECARA ELEKTRONIK (2023)
  • Peningkatan Pengetahuan Mengenai Upaya Pencegahan Bullying Melalui Penyuluhan Hukum Terhadap Pelajar (2023)
  • Juridical Analysis of Fundamental Considerations of The Judge on Defendant’s Attitude at The Trial (2023)
  • Penggunaan Kartu Khusus Pendamping Pekerja: Upaya Penguatan Keselamatan Pekerja Menghadapi Sindikat Perdagangan Orang (2023)
  • Return of State Financial Losses Resulting From Corruption and Money Laundering Crimes (2023)
  • PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG PENTINGNYA PEMENUHAN AKSESIBILITAS UNTUK PENYANDANG DISABILITAS GUNA MEWUJUDKAN KESAMAAN KESEMPATAN (2023)
  • Implementation Of Corporate Law Norms: Analysis Of The Element Of The No Losses To The State As An Announcement Of Corporate Criminal By State-Owned Enterprises (2023)
  • PROSPEKTIF GANJA INDONESIA PROSPEKTIF GANJA INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN (2023)
  • Utilization of Independent Worker Application: Means of Protecting Workers’ Vulnerability to Human Trafficking Crimes Through Job Vacancy Fraud (2022)
  • PENINGKATAN KEAHLIAN WARGA MASYARAKAT TENTANG PENGOLAHAN LIMBAH JADI RUPIAH (2022)
  • UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG KETENAGAKERJAAN ATAS DASAR PERSAMAAN HAK (2022)
  • Pelaksanaan Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Konsumen Pembeli Kendaraan Bermotor Secara Angsuran (2022)
  • PENGARUH PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN PELAKU UMKM WILAYAH BOGOR TERHADAP MINAT PEMBIAYAAN MELALUI FINTECH LENDING SYARIAH (2022)
  • Rancangan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Absensi Praktik Kerja Lapangan Berbasis WEB di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (2022)
  • KOMPARASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TERHADAP PENANGANAN KORUPSI (2021)
  • Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014) (2021)
  • Strengthening The Corruption Eradication Commission as an Institution at The Forefront of Law Enforcement on Corruption in Indonesia (2021)
  • Protection of Victims of Trafficking of Women and Children under the Age Reviewed from Law Number 21 of 2007 Concerning the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in … (2021)
  • Violence in Households by Military Members Reviewed from the Perspective of Law Number 31 of 1997 Concerning Military Justice (2021)
  • The Implementation of Criminal Numbers to the Violation of Fidusia Guarantee (2021)
  • Legal Analysis of Passport Application Efforts by Attaching False Documents as a Requirement for Population Data (2021)
  • The Role of Immigration Civil Service Investigators in Handling Immigration Criiminal Actions (2021)
  • Implementation of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019 on the Execution of Fiduciary Security (2021);
  • Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (2021);
  • Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014) (2021);
  • Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter (2021);
  • Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 (2021);
  • Eksekusi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (2020);
  • Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri (2020);
  • Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis dan Kedokteran (2020);
  • Legal threats against the existence of famous brands a study on the dispute of the brand Pierre Cardin in Indonesia (2020);
  • Trading in Influence in Eradication of Corruption in Indonesia (2020);
  • Pembangunan Budaya Kesadaran Berkendara Sepeda Motor Yang Aman Di Kalangan Pelajar SMAN 66 Jakarta (2019);
  • Independensi Direktur Independen Pada Perusahaan Publik (2019);
  • Kejaksaan dan Pengadilan Tipikor (2017);
  • Strategi Kejaksaan Dalam Menangani Kejahatan Korupsi Untuk Memperkuat Pertahanan Nirmiliter (2017);
  • Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia (2017);
  • Revolusi Mental dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia (2016);
  • Masalah Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (2016);
  • Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (2015);
  • Restorative Justice dan Kebijaksanaan Menuntut Dalam Bingkai Negara Hukum (2015);
  • Fungsi Kejaksaan Mewujudkan Hakikat Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan (2015);
  • Aktualisasi Peneyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Oleh Kejaksaan (2013);
  • Hakekat Perlindungan Hukum Bagi Terpidana Mati dan Masyarakat Atas Berlarut-larutnya Eksekusi Hukuman Mati (2013);
  • Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia dan di Indonesia (2013);
  • Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (2012);
  • Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (2011);
  • Kejaksaan dan Pengadilan Tipikor (2011);
  • Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pemilu (2004);
  • Pidana Mati (Eksistensi, Urgensi dan Eksekusi) (2004);
  • Permasalahan Hukum Dan Penegakan Hukum di Indonesia (2004);
  • Sekilas Tentang Advokad dan Jasa Pengacara Negara (2004);
  • Reformasi Pembinaan Napi Dengan Sistem Pemasyarakatan (2003);
  • Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Melalui Penegakan Hukum (2003); 

Selain itu juga aktif menulis buku diantaranya:

• Sistem Pemasyarakatan di Indonesia (2023)
• Penegakan Hukum Di Indonesia (2022);
• Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi (2022)
• Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi (2022)
• Dinamika Kebijakan Hukum Pidana (2021);
• Penyelesaian Perkara Pidana (2020);
• Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi) (2019);
• Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice (2016);
• Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (2014);
• Kapita Selekta Tindak Pidana (2011);
• Tindak Pidana Ekonomi (2010);
• Penelitian Hukum Dalam Praktek (2008);
• Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum (2006);
• Penerapan Dan Penegakan Hukum Perpajakan (2000);
• Pidana Dan Pemidanaan (2000);
• Strategi Peningkatan Kualitas Aparatur Penegak Hukum (1999);
• Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia (1992);
• Pemeriksaan Dan Peradilan Di Bidang Perpajakan (1991);
• Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana (1991);
• Narapidana Dan Proses Pemasyarakatan (1990);
• Tindak Pidana Perpajakan (1989).

Aktif membimbing mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah bersama yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Informasi publikasi dapat melalui Google Scholar Bambang Waluyo dan Sinta ID 0312075804. Korespondensi melalui email: bambangwaluyo@upnvj.ac.id