Diani Sadiawati, Dosen Hukum Internasional; Hukum Organisasi Internasional; Hukum Diplomatik dan Konsuler, pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, sejak 2016-sekarang.

• Diani memperoleh gelar doktor hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2010,
• Memperoleh Master of Law (LL.M) Public International law dari Fakultas Hukum, Universitas Leiden, Belanda, pada 1995, dan,
• Sarjana hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia tahun 1987.

Beberapa jabatan yang pernah di duduki diani yaitu :

• Sebagai Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan, sejak tahun 2016-2022 dengan tugas membantu Menteri PPN/Ka Bappenas untuk menyusun kebijakan reformasi regulasi di Indonesia; memastikan pelaksanaan Goal 16 SDGs sebagai enabler untuk pencapaian 16 goal SDGs bersama K/L/D, masyarakat dan swasta; menyusun implementasi SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Diani juga menjadi anggota Pathfinders mewakili Indonesia Untuk SDGs Goal 16+ yang keanggotaannya terdiri 43 negara anggota PBB, diantaranya Meksiko: Argentina; Kanada; UK, Indonesia; dan Korea Selatan.
• Pada tahun 2019, Diani mendapat penugasan sebagai Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi, Bappenas yang bertanggungjawab untuk menyusun RUU Ibu Kota Negara; dan 5 (lima) Peraturan Pelaksanaan UU Ibu Kota Negara selama 2 bulan sejak UU ditetapkan.
• Setelah UU IKN ditetapkan, Kepala OIKN menunjuk Diani sebagai Koordinator Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, Pemindahan IKN, Otorita IKN sejak April-Desember 2022, dengan tugas untuk memastikan masyarakat lokal di Ibu Kota Nusantara tidak menjadi penonton dalam pembangunan IKN dengan melakukan pelatihan bersertifikasi kompetensi oleh BLK Samarinda, baik untuk non konstruksi (Barista, Kue, roti, hydroponic, sablon, menjahit, barber) dan tenaga kerja konstruksi.
• Sebelumnya Dr. Sadiawati adalah Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informatika (1999 – 2000);
• Direktur Hukum dan HAM (2000-2012);
• dan Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan (November 2012-Mei 2016).
• Diani juga pernah menjadi Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Periode 2015-2019 yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo;
• Dan kembali menjadi Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Periode 2019-2023.

Bidang yang ditekuni oleh Diani selama ini meliputi perencanaan pembangunan di bidang hukum, legal drafting; dan antikorupsi. Diani juga mendorong pengembangan strategi nasional akses kepada keadilan, dan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2012-2025 yang ditetapkan dengan Perpres 54 Tahun 2012; yang kemudian disempurnakan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2018-2019 (Perpres 54 Tahun 2018). Diani juga aktif memimpin penyusunan Strategi Nasional Reformasi Regulasi dengan menekankan pada cost and benefit (CBA) dan regulatory impact analysis (RIA) terhadap pembuatan suatu regulasi, dan berhasil menjadi bagian dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahunan; dan RPJMN 2020-2024. Diani juga menjadi Ketua Tim penyusunan beberapa artikel dan buku tentang antikorupsi, desentralisasi, reformasi regulasi, dan akses terhadap keadilan.