Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

Profil Penulis

Wicipto Setiadi lahir di Purbalingga, 11 September 1957. Menyelesaikan S 1 di Fakultas Hukum UGM Yogyakrta, 1982. Melanjutkan Program S 2 pada Program Pascasarjana UNPAD Bandung, 1991. Melanjutkan Program S 3 (Doktor) pada Fakultas Hukum UI, 2003. Sejak 1 September 2017 sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Uuniversitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sampai sekarang. Sebelumnya pernah menjadi Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM tahun 2015-2017, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2014-2015, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM tahun 2010-2014. Selain itu aktif mengajar dan penguji di berbagai perguruan tinggi di jenjang Megister Hukum, seperti di Fakultas Hukum UGM, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penguji Eksternal Disertasi Program Doktor (S 3) di Fakultas Hukum UI, UGM, UNDIP, UNPAD. Pengajar pada Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan, Badan Pengembangan SDM, Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu sebagi Ketua/anggota dalam berbagai Tim Penyusunan/Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian lain. Selama menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta mengasuh bidang keilmuan kajian hukum tata negara, ilmu perundang-undangan dan politk hukum.

Kursus/pelatihan yang pernah diikuti: Kursus Legislative Drafting di Belanda, tahun 1985-1986; Program Stage pada Van Vollenhoven Institute, Leiden University, Belanda, tahun 1996, International Law Course, Monash University, Melbourne, Australia, Mei s.d. Juni 2000; Disruption Training, Reformulating Strategy in the Era of Disruption, Rumah Perubahan Rhenald Kasali, 17 – 18 Mei 2017; Pelatihan Reviewer Penelitian Angkatan XVII 23-27 September 2019. Beberapa karya ilmiah yang dihasilkan, diantaranya; Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Penerbit Rajawali Pers, 1994, Pembangunan Hukum Nasional, Dalam Buku Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H., Editor: Elly Erawaty, Bayu Seto Hardjowahono, dan Ida Susanti, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011; Naskah Akademik Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 4, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Desember 2011; Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1 No. 1, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, April 2012;

Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2 No. 3, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Desember 2012; Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Buku Kumpulan Tulisan) Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Cetakan Pertama, Juli 2014; Korupsi di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 3, September 2018; Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha (Simplification of Regulations in Order to Support Ease of Doing Business), Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7, No. 3, Desember 2018; The Urgency of Regulatory Reform in Order to Support Indonesia’s National Development, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Volume 7, No. 4, December 2018, The Implementation of Alternatives to Detention to Handle the Problems of Refugees in Inonesia, Padjadjaran Jounal of Law, Volume 6 Number 1 Year 2019 (ISSN 2460-1543) (e-ISSN 2442-9325), Institutional Restructuring to Sustain Ragulatory Reform in Indonesia, Hasanuddin Law Review, Volume 5 Issue 1, April 2019, Implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaaftaran Tanah Dikaitkan Dengan Model Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat di Tanjungsari, Kabupaten Bogor (Wicipto Setiadi, Muhammad Arafah Sinjar, Heru Sugiyono), Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 8, Nomor 1, April 2019, Restrukturisasi Lembaga Pembentuk Regulasi,

Harian Kontan 22 Juli 2019, Menggagas Undang-Undang Sapu Jagat, Koran Sindo Selasa, 5 November 2019, Indonesia Negara Peraturan? Koran Sindo Kamis, 21 November 2019, Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 13, No 3 (2019), Edisi November, Ibu Kota Negara Masa Depan, Koran Jakarta, Rabu 11 Desember 2019, The Principle of Reversal Burden of Proof in Act of Money Laundering in Indonesia, (Wicipto Setiadi dan Beniharmoni Harefa), International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net, Volume 9, Issue 7, 2019, Penolakan Gugatan Indonesia Oleh WTO Atas Kebijakan Australia Mengenai Kemasan Rokok Polos (Muhammad Dwi Khabiburohman, Wicipto Setiadi, Suherman), Jurnal Esensi Hukum, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Volume 1 No. 1, Bulan Desember 2019, Simplifikasi Regulasi Melalui Pendekatan Omnibus Law Suatu Keniscayaan, Orasi Ilmiah Dies Natalis UPN Veteran Jakarta Ke-57, 7 Januari 2020. Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020. Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Jurnal Rechtvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 9 Nomor 3, Desember 2020. Dampak Perubahan Daftar Negatif Investasi Sektor Pariwisata Terhadap Penanaman Modal (Suatu Analisis Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016),

Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 2, Desember 2020: 234-257. A Long Road of Local Governance in Indonesia: From Indonesian Independence to Promulgation of Job Creation Law, International Journal of Social Science And Human Research, ISSN(print): 2644-0679, ISSN(online): 2644-0695 Volume 04 Issue 01 January 2021. Regulatory Reform in Support of Indonesia Advancement, Italienisch ISSN: 0171-4996, Vol. 11, No.1, 2021, pp 180-189 (Terindeks Scopus Q3). Legal Problem During Covid-19 Pandemic in Indonesia: Is it Necessary to Declare it to be an Emergency? PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology Vol. 18 No. 7 (2021) Published 2021-04-11 (Terindeks Scopus Q3). Regulatory Reform: An Idea to Arrange Ragulations in Indonesia, Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020) di Atlantis Press. Indonesia’s Combat for Peace and Justice: A Bird’s Eye View of Sustainable Development Goals (SDGS) 16, Proceeding the 2nd International Conference on Fundamental Rights, I-COFFFEES 2019, 5-6 August 2019 di Unila, Bandar Lampung di European Union Digital Library (EUDL). The Role of Indonesia Constitutional Court Decision In The Process of Establishing The Law: A Case Study in The Process of Establishing the Law on General Elections, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 24, Special Issue 1, 2021. Informasi publikasi lainnya dapat melalui Google Scholar Wicipto Setiadi dan Sinta ID ……… Email: wiciptosetiadi@upnvj.ac.id

×

Hello

ada yang bisa kita bantu ? :)

×